Connect with us

Internasional

Dianggap Tak Sesuai Norma, Wikipedia Diblokir di Pakistan

Published

on

Kabarpolitik.com – Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) dikabarkan telah memblokir Wikipedia setelah memperlambat akses ke situs web selama 48 jam. Wikipedia menjadi “haram” di Pakistan karena konten yang dianggapnya “tidak sopan” dan tidak sesuai norma.

Seorang juru bicara PTA mengatakan kepada Bloomberg bahwa agensi tersebut telah meminta Wikipedia untuk menghapus konten tersebut. Namun, Pakistan akhirnya memblokir ensiklopedia online tersebut karena gagal menghapus konten tersebut dalam beberapa hari terakhir.

PTA mengungkapkan pada tanggal 1 Februari bahwa mereka mendekati situs web tersebut dengan perintah pengadilan untuk menghapus materi yang “menghujat” dari situs webnya. Setelah Wikipedia tidak mematuhi atau muncul di hadapan pihak berwenang, PTA menurunkan akses ke situs web selama beberapa hari dan mengancam akan memblokirnya sepenuhnya jika tidak memenuhi tuntutannya.

Seperti yang dicatat TechCrunch, Pakistan telah mencoba untuk lebih mengontrol konten yang ditemukan di berbagai platform digital. Pada tahun 2020, PTA untuk sementara melarang TikTok karena materi “tidak bermoral dan tidak senonoh”.

TikTok patuh, aplikasi video bentuk pendek itu berjanji untuk memoderasi klip sesuai dengan “norma dan hukum masyarakat” Pakistan. Perlu dicatat bahwa negara mayoritas Muslim memiliki Undang-undang penistaan ​​agama yang ketat, dan hukuman bagi yang melanggarnya termasuk penjara seumur hidup dan bahkan kematian.

Advertisement

Dalam postingan blog, Yayasan Wikimedia mengkonfirmasi bahwa Pakistan memblokir Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya berdasarkan laporan lalu lintas internalnya. Di Pakistan, Wikipedia bahasa Inggris sendiri disebut menerima lebih dari 50 juta tampilan halaman per bulan, diikuti oleh Wikipedia bahasa Urdu dan Rusia.

Selain itu, ada juga komunitas penyunting yang cukup besar dan terlibat di Pakistan yang menyumbangkan konten sejarah dan pendidikan. Satu blok Wikipedia di Pakistan menyangkal yang kelima negara terpadat di dunia mengakses gudang pengetahuan gratis terbesar.

“Jika ini berlanjut, itu juga akan menghilangkan akses semua orang ke pengetahuan, sejarah, dan budaya Pakistan,” tulis yayasan tersebut. Atas pemblokiran tersebut, yayasan dibalik Wikipedia itu juga telah meminta otoritas Pakistan untuk memulihkan akses ke situs Wikipedia di negara tersebut.

Juru bicara PTA mengatakan kepada Bloomberg bahwa agensi tersebut masih dalam pembicaraan dengan pejabat Wikipedia dan agensi tersebut akan mempertimbangkan untuk membuka blokir situs web tersebut jika benar-benar menghapus konten asusila.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...