Connect with us

Jabodetabek

Dinas Perkimta Tangsel Targetkan Perbaikan 329 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

Published

on

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTLH) atau bedah rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta). Program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga berpenghasilan rendah.

Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan, menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 329 unit rumah yang tersebar di berbagai kecamatan.rn“Saat ini kami masih berada pada tahap pengumpulan data usulan dari masyarakat, yang selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan,” ujarnya.rnAries menyampaikan, sebagian besar usulan program bedah rumah berasal dari jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Usulan tersebut diajukan secara berjenjang mulai dari ketua RT dan RW, kemudian mendapat persetujuan lurah dan camat sebelum diproses lebih lanjut oleh Disperkimta.

Untuk dapat mengajukan program RUTLH, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki KTP atau domisili di Kota Tangsel, sudah berkeluarga, berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kota, memiliki rumah sendiri namun dalam kondisi tidak layak huni, serta menempati lahan berstatus hak milik atau dikuasai dengan luas maksimal 120 meter persegi. Selain itu, calon penerima bantuan tidak boleh tercatat sebagai penerima bantuan perumahan dari pihak manapun.rnAdapun kriteria rumah yang dapat diperbaiki meliputi struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan, belum memiliki sanitasi yang layak, serta pencahayaan dan sirkulasi udara yang kurang baik.rn“Sejak program ini berjalan dari tahun 2012 hingga 2025, total sudah 2.901 unit rumah tidak layak huni yang berhasil kami perbaiki. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Aries.rnMelalui program RUTLH, Pemerintah Kota Tangsel berharap dapat menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan manusiawi, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Mus)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...