Dispensasi Dikeluarkan Demokrat Sebelum Mendukung

Jakarta: Partai Demokrat ternyata sudah lama memberikan opsi dispensasi kepada kadernya yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Pilihan itu dikeluarkan Demokrat jauh hari sebelum memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan mengatakan kebijakan dispensasi dikeluarkan dua pekan sebelum deklarasi dukungan. Kebijakan itu dikeluarkan setelah melihat hasil survei internal di beberapa daerah yang lebih condong mendukung Joko Widodo.

 

“Sekarang itu kita menentukan tanggal 10 Agustus. Jadi kita survei dua Minggu sebelumnya. Ini kan baru berakhir satu bulan yang penting ke depan semuanya akan selesai,” kata Syarief di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 September 2018.

 

Syarief memahami secara etika dan fatsun politik, setiap kader wajib mematuhi sikap dan keputusan resmi DPP. Namun, di Pemilu 2019 situasinya berbeda.

 

“Kasus tentang ini (dispensasi) berbeda. Kita pernah survei internal partai sebelum memilih Prabowo. Apakah kader akan memilih Prabowo atau Jokowi. Memang ada di antaranya yang memilih Jokowi,” jelas Syarief.

Baca: Demokrat tak Perlu Izin Prabowo Soal Dispensasi Kader

Syarief meminta semua pihak menghargai dan menghormati kebijakan dan keputusan Partai Demokrat. Kebijakan dispensasi ini akan dibahas di tingkat dewan kehormatan partai.

 

“Insyaallah akan diselesaikan secara internal. Nanti dewan kehormatan yang akan menentukan,” pungkasnya.

 

Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Itu dilakukan mengingat jumlah kader yang membelot cukup banyak.

 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan dispensasi diberikan karena di beberapa wilayah dukungan kadernya untuk Jokowi-Ma’ruf mencapai 90 persen.

(FZN)