Connect with us

Politik

Enam Bacaleg DPR RI Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat

Published

on

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan partai politik tak bisa lagi mengganti bakal calon anggota legislatif bermasalah yang bermasalah. Menurut KPU, hingga Senin, 10 September kemarin, masih ada enam bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan aduan dari masyarakat.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU sudah memberi klarifikasi terkait daftar calon sementara (DCS). “Hasil klarifikasi ini dibolehkan diganti kalau terbukti,” kata Ilham di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 September 2018.

Ilham mengatakan bacaleg yang diadukan masyarakat itu dinyatakan tak memenuhi syarat karena sejumlah alasan, di antaranya pernah terlibat kasus narkoba, kejahatan seksual maupun korupsi. Namun begitu, ada juga bacaleg yang tak diloloskan karena terbentur masalah administrasi berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

“Contohnya ada aduan dari tempat kerja dia yang BUMN, belum pernah memberikan pernyataan telah mengundurkan diri,” tuturnya.

Hal tersebut, kata Ilham, langsung diklarifikasi oleh KPU. Jika ternyata benar, misalnya masih menjabat atau tidak pernah mengirimkan permohonan mengundurkan diri, maka bacaleg itu akan dicoret.

Advertisement

Ilham mengatakan sebagian parpol telah mengajukan calon pengganti, namun masih ada beberapa parpol lain yang belum menyetor nama pengganti bacaleg tersebut. Padahal kemarin adalah batas akhir pengajuan penggantian.

Berikut adalah daftar bacaleg yang dinyatakan TMS berdasarkan aduan dari masyarakat:

1. Mirat Sumirat (Partai Gerindra), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI, status: masih menunggu calon pengganti.

2. Maman Yudia (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat IX, status: masih menunggu calon pengganti.

3. Astrayuda Bangun (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selayan I, status: diganti oleh Harun Masiku.

Advertisement

4. Arwi Winata (PDI Perjuangan), Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, status: diganti oleh Ricky Sitorus.

5. Abdul Hafid Ahmad (Hanura), Bacaleg DPR RI Dapil Kalimantan Utara, status masih menunggu calon pengganti.

6. Abdul Holik (Perindo), Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat XI, status masih menunggu calon pengganti.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...