Connect with us

Politik

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Published

on

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan publik. Berdasarkan postur APBN yang telah disetujui, belanja negara disepakati mencapai kurang lebih Rp4,32 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp3,456 triliun.

Ia menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan belanja di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), badan, hingga transfer ke daerah akan menentukan dampak riil terhadap perekonomian rakyat.

“Satu catatan kita adalah belanja harus berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sehingga hasil daripada belanja, baik belanja K/L, belanja badan, dan belanja kementerian, termasuk transfer daerah, ketika dia tepat waktu, kualitas belanjanya menjadi berkualitas, insya Allah daya beli itu akan meningkat,” ujar Fauzi.

Komisi XI DPR RI juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai peran strategis APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Sosialisasi secara masif dan kolaboratif dinilai sangat esensial agar masyarakat memahami bagaimana pergerakan dan dinamika kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi postur keuangan negara.

Advertisement

Menurut Fauzi, sosialisasi APBN tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR RI semata, tetapi juga melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga jajaran pimpinan daerah di tingkat terbawah.

“Ya, makanya harus ada sosialisasi, bahwa APBN ini adalah instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan belanja. Nah, sosialisasi dilakukan oleh DPR RI sendiri, sosialisasi dilakukan oleh kementerian dan badan, sosialisasi dilakukan oleh Pemda, sosialisasi dibangun oleh bupati, wali kota, dan lumbung,” tuturnya.

Komisi XI DPR RI turut mencermati tantangan geopolitik global serta fluktuasi harga komoditas dunia seperti harga minyak mentah yang menyentuh angka 102 dolar AS per barel yang berpotensi membayangi ketahanan APBN ke depan. Kendati tantangan eksternal tergolong tinggi, jelasnya, indikator penerimaan negara dilaporkan tetap menunjukkan kinerja positif.

Mengakhiri pernyataan, Fauzi menyampaikan bahwa pertumbuhan pendapatan negara yang solid akan menjadi penopang utama untuk menjaga stabilitas APBN.

“Geopolitik ini masih berpengaruh, tapi seolah kemarin Pak Menteri Baru Pak Suahasil menyatakan bahwa pertumbuhan pajak kita, pertumbuhan pendapatan kita di angka 21,4 persen. Mudah-mudahan pertumbuhan pendapatan negara ini juga akan mendorong belanja negara yang berkualitas,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik4 menit ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik4 menit ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik5 menit ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik5 menit ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik5 menit ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027 Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027
Politik6 menit ago

Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah

Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027 Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Politik11 menit ago

Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Politik12 menit ago

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Politik12 menit ago

BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik13 menit ago

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...