Connect with us

Politik

Fraksi PKB Tolak Keras Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp1,5 T di Jepara

Published

12 bulan ago

on

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah
Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp1,5 triliun di Kabupaten Jepara menuai penolakan keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, menegaskan bahwa rencana tersebut sangat tidak layak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta nilai sosial masyarakat sekitar.rn“Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan, rencana ini juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim,” ujar Hindun di Jakarta, Senin (4/8/2025).rnMenurut Hindun, pendirian peternakan babi harus didukung oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Namun, rencana di Jepara dinilai belum memenuhi standar tersebut. Ia menyoroti potensi pencemaran udara, air, dan tanah dari limbah peternakan, termasuk bau menyengat dari feses babi yang dapat mengganggu kenyamanan hidup warga.rn“Limbah cair dan padat dari peternakan babi berisiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini adalah ancaman nyata bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.rnLebih jauh, Hindun mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi penguat penolakan.rn“Fatwa ini mencerminkan aspirasi umat Muslim Jepara. Pemerintah harus peka terhadap suara rakyat dan tidak memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal,” kata Hindun.rnFraksi PKB, lanjut Hindun, akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar rencana tersebut dibatalkan. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan tidak mengabaikan potensi keresahan sosial yang dapat muncul.rn“Demi menjaga ketentraman dan kelestarian lingkungan, kami mendesak pemerintah untuk mencabut rencana pendirian peternakan babi di Jepara,” pungkasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...