Connect with us

Politik

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Published

on

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Menurutnya, konsentrasi mahasiswa baru pada PTS tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan dan mengancam keberlangsungan PTS lainnya.

Hal tersebut disampaikan Furtasan usai mengikuti pertemuan dengan civitas akademika perguruan tinggi se-Banten di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Jumat (2/10/2026). Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konsentrasi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi tertentu.

“Persaingan tidak sehat antara perguruan tinggi swasta dan swasta. Karena apa? Faktanya adalah ada mahasiswa yang terkonsentrasi pada satu perguruan tinggi. Nah, ini saya minta tadi, tolong dikaji, faktor apa yang mendampak itu. Apakah faktor biaya, pelayanan, faktor gedung, atau apa? Oleh karenanya, saya mendorong agar penerimaan mahasiswa baru jangan berlomba secara kuantitas, tapi harus seleksi berdasarkan kualitas,” tandasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengingatkan, orientasi penerimaan mahasiswa baru yang terlalu menitikberatkan pada kuantitas dapat berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat sekaligus menjaga keberlangsungan PTS.

Salah satu opsi yang diusulkannya ialah pemerintah mengkaji penerapan klaster biaya pendidikan di PTS. Menurut Furtasan, pengelompokan biaya tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas dan kualitas masing-masing perguruan tinggi.

Advertisement

“Oleh karenanya, segera pemerintah ambil tindakan, dikaji, dibikin standar biaya minimal itu berapa, biaya menengah berapa, biaya paling tinggi berapa. Bagi perguruan tinggi yang sudah kuat, dengan menaruh biaya yang paling rendah pun tetap akan hidup. Tapi, kalau perguruan tinggi yang pendapatannya hanya dari uang kuliah, 95 persen, wassalam (tutup),” keluhnya.

Legislator daerah pemilihan Banten II itu menegaskan, kebijakan penerimaan mahasiswa baru perlu diarahkan tidak semata-mata untuk mengejar jumlah mahasiswa, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan dan keberlanjutan perguruan tinggi tetap terjaga.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla
Politik60 menit ago

Herry Dermawan Minta Masyarakat Peduli Api Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan...

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis
Politik1 jam ago

Lalu Hadrian Irfani: PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana...

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi...

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil
Politik1 jam ago

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan...

Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama
Politik1 jam ago

Singgih Januratmoko Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, terus mengevaluasi pola pengasuhan dan pembinaan siswa...

Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) dalam menjaga...

Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur
Politik1 jam ago

Andre Rosiade Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan penambahan armada pesawat jenis ATR (Avions de Transport Régional), yakni pesawat komersial...

Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah menyusun standardisasi layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), khususnya...

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM
Politik1 jam ago

Alifudin Minta RUU Kawasan Industri Beri Ruang bagi UMKM dan Masyarakat Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya RUU Kawasan Industri memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya,...

Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun
Politik1 jam ago

Abidin Fikri Minta Kementerian Haji dan Umrah Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan resmi mengenai klaim penurunan...