Connect with us

Politik

Gerindra Cianjur Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG Terkait Dugaan Makanan Tak Layak Konsumsi

Published

on

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, mendapat perhatian luas setelah muncul laporan tentang dugaan makanan yang tidak layak konsumsi di Kabupaten Cianjur.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut untuk mencegah potensi kecurangan dan memastikan bahwa program ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sebagai partai pengusung Presiden Prabowo, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan program MBG, terutama di wilayah Cianjur. Kami aktif mengawasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang beroperasi di daerah ini,” ujar Ganjar, Selasa (11/3/2025).

Ganjar mengungkapkan bahwa meskipun program ini sudah dimulai, baru beberapa dapur yang beroperasi dan pencapaian target belum mencapai 50 persen. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai makanan yang tidak sesuai dengan SOP. Menanggapi laporan tersebut, Ganjar berencana segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan membahas masalah ini dengan DPRD.

“Kami terus memantau dapur-dapur MBG yang sudah berdiri. Jangan sampai program ini mencoreng nama Presiden dan merusak citra MBG. Pengawasan harus dilakukan bukan hanya oleh partai, tetapi juga oleh masyarakat,” tegas Ganjar.

Advertisement

Meski tidak ada Surat Keputusan (SK) resmi terkait pengawasan program ini, Ganjar menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat.

“Makanan yang rentan basi atau asam harus benar-benar dijaga kualitasnya, karena program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak penerus bangsa,” katanya.

Ganjar juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan terkait MBG, baik dari orang tua siswa maupun warga umum.

“Kami menerima laporan dari orang tua siswa mengenai makanan yang tidak layak, dan saya langsung melaporkannya ke pengawas SPPG untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

“Jika masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat berbahaya,” pungkas Ganjar.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...