Connect with us

Politik

Gerindra Cianjur Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG Terkait Dugaan Makanan Tak Layak Konsumsi

Published

on

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, mendapat perhatian luas setelah muncul laporan tentang dugaan makanan yang tidak layak konsumsi di Kabupaten Cianjur.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut untuk mencegah potensi kecurangan dan memastikan bahwa program ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sebagai partai pengusung Presiden Prabowo, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan program MBG, terutama di wilayah Cianjur. Kami aktif mengawasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang beroperasi di daerah ini,” ujar Ganjar, Selasa (11/3/2025).

Ganjar mengungkapkan bahwa meskipun program ini sudah dimulai, baru beberapa dapur yang beroperasi dan pencapaian target belum mencapai 50 persen. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai makanan yang tidak sesuai dengan SOP. Menanggapi laporan tersebut, Ganjar berencana segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan membahas masalah ini dengan DPRD.

“Kami terus memantau dapur-dapur MBG yang sudah berdiri. Jangan sampai program ini mencoreng nama Presiden dan merusak citra MBG. Pengawasan harus dilakukan bukan hanya oleh partai, tetapi juga oleh masyarakat,” tegas Ganjar.

Advertisement

Meski tidak ada Surat Keputusan (SK) resmi terkait pengawasan program ini, Ganjar menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat.

“Makanan yang rentan basi atau asam harus benar-benar dijaga kualitasnya, karena program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak penerus bangsa,” katanya.

Ganjar juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan terkait MBG, baik dari orang tua siswa maupun warga umum.

“Kami menerima laporan dari orang tua siswa mengenai makanan yang tidak layak, dan saya langsung melaporkannya ke pengawas SPPG untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

“Jika masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat berbahaya,” pungkas Ganjar.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas
Politik8 jam ago

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas

Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...

Tokoh8 jam ago

Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan

Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...

BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Politik8 jam ago

BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja

Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Politik8 jam ago

Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Politik8 jam ago

Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Politik8 jam ago

Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Politik8 jam ago

Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Politik8 jam ago

Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Politik8 jam ago

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Politik8 jam ago

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...