Gus Imin Dukung Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

rnWakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.rnPria yang akrab disapa Gus Imin ini secara khusus menyoroti koordinasi antarlembaga negara yang masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya hal ini berpotensi membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal, terutama kemiskinan ekstrem.rn”Saya kira sudah waktunya diubah, dievaluasi pola dan sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini. Satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi koordinasi antarlembaga negara, jangan jalan sendiri-sendiri mengatasi masalah besar ini,” tutur Gus Imin, di Jakarta, Kamis (25/5/2023)rnGus Imin setuju dengan pendapat Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga menginginkan adanya evaluasi terhadap program tersebut. Ia menilai penyempurnaan data kantong-kantong kemiskinan serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang harus terus disempurnakan.rn”Ya kuncinya memang di data, betul kata pak Wapres harus disempurnakan terus. Karena kalau tidak tepat pendataannya yang ada justru bisa salah sasaran. Ini bahaya dan bisa bikin yang miskin semakin atau tetap miskin, dan yang kaya malah semakin kaya karena disuplai negara,” tutur Menakertrans 2009-2014 itu.rnDi sisi lain Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendata masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS dan menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi yang berhak.rnIa pun menegaskan agar pemerintah kembali melakukan pengecekan pasca pemberian bantuan. Disampaikannya, pemerintah harus melakukan pengecekan ulang dan memastikan penerima memang layak dibantu. Bahkan secara gamblang ia mengusulkan untuk dilakukan penarikan bantuan apabila terbukti tidak tepat sasaran.rn”Evaluasi alokasi berbagai subsidi dan bantuan yang dikeluarkan ini juga penting dilakukan. Jangan karena bantuan sudah disalurkan ke penerima terus pemerintah diam saja, cek lagi dan kalau terindikasi salah sasaran ya ambil lagi bantuannya, serahkan kepada yang berhak,” tegas Cak Imin.rnSebelumnya Wapres Ma’ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Rabu (25/5/2023). Dalam kesempatan itu, Wapres menyinggung perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).rnDi dalam rapat tersebut, Wapres menyampaikan bahwa menurut Bank Dunia pada Maret 2022 angka kemiskinan ekstrem telah mencapai 1,5 persen. Sedangkan Susenas dari BPS menampilkan data yang berbeda yaitu sebesar 2,04 persen pada waktu yang sama. Perbedaan ini kemudian akan ditinjau ulang.rnWapres juga mengatakan rapat ini juga digelar untuk mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mematok angka nol persen pada 2024. Menurutnya upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas.rn