Connect with us

Politik

Industri yang Capai Komitmen Net Zero Emission Penting Didukung

Published

on

BEKASI (7 Juli): Komisi VII DPR RI akan mendukung hal-hal baik yang dibutuhkan industri guna mencapai komitmen net zero emission.

Jadi apa yang disebut dengan ekonomi sirkular di industri ini sudah diterapkan dengan sangat baik sehingga kita support hal-hal yang memang baik,” ujar ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII DPR RI, ke Coca-Cola Euro Pacific Partners (CCEP) Indonesia di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/7)

Sugeng yang akan kembali duduk di kursi Senayan periode 2024-2029 ini juga menjelaskan dukungan kepada industri menjadi penting, sebab menyangkut banyak hal, di antaranya tenaga kerja.

Di samping itu, Sugeng juga mengaku terus mendorong industri untuk terus meningkatkan kapasitasnya sehingga dapat terus meningkat.

Sehingga peran dalam hal ekonomi kita semakin besar,” tegas Sugeng.

Dia memaparkan, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan sebab sebagai industri, perusahaan CCEP melibatkan karyawan yang luar biasa besar dan pendekatan teknologi yang dilakukan sangat inovatif.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) itu menerangkan bahwa komitmen net zero emission menjadi hal yang penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia telah menandatangani Paris Agreement. Sehingga Indonesia berkomitmen dengan NDC (National Determine Contribution) di saat dunia yang terus secara perlahan mengalami kenaikan suhu.

Advertisement

Kita semuanya mencegah agar suhu bumi tidak terus-menerus naik dengan menekan emisi.” imbuhnya.

Dari kunjungan tersebut, Sugeng menjelaskan bahwa Coca Cola Indonesia telah berkomitmen terhadap itu, yakni dengan mengimplementasikan panel surya di seluruh rooftop pabrik. Menurutnya, upaya tersebut merupakan hal luar biasa dan menjadi role model bagi perusahaan lain.

Di samping itu juga bagaimana ESG (Environment, Social, and Government) dilakukan dengan baik, termasuk terkait dengan lingkungan. Misalnya, bagaimana botol recycling bisa jadi botol kembali,” pungkas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...