Connect with us

Daerah

Isdianto Alokasikan APBD Sebanyak 25,9 Persen untuk Pendidikan di Kepri

Published

on

Kepri – Peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2020 mendatang. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri menaikkan alokasi anggaran untuk pendidikan pada APBD tahun 2020 mencapai 25,9 persen atau sebesar Rp1.021 triliun.

“Kami akan fokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kepri, karena ini bagian dari layanan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan,”  kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto kepada wartawan, Rabu (18/12).

Layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan memang harus ditopang dengan anggaran yang memadai. Di sektor pendidikan, Isdianto mengatakan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari anak putus sekolah, perbaikan infrastruktur pendidikan dan pembangunan gedung sekolah.

“Jangan sampai ada anak yang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah khususnya di jenjang menengah, ini menjadi masalah besar kita jika angka putus sekolah di tahun 2020 menjadi bertambah,” papar Isdianto.

Lebih lanjut, Isdianto juga menegaskan, bertambahnya APBD Kepri di tahun 2020 khususnya di sektor pendidikan harus benar-benar tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Advertisement

“Semua pihak harus ikut terlibat untuk mengawal dan bekerja bersama mewujudkan kualitas pendidikan di Kepri, naiknya anggaran pendidikan ini harus dibarengi kinerja dan hasil yang baik,” tegas Isdianto.

Sementara itu, pemerhati dari Komunitas Pendidikan Lintas Kawasan Syahriansah menyatakan langkah Pemerintah Provinsi Kepri dengan menaikkan anggaran di sektor pendidikan sangat diapresiasi.

“Ini akan menjadi angin segar untuk perubahan pendidikan di seluruh kawasan Kepri,” kata Syahriansah.

Seluruh kawasan di Kepri, sambung Syahriansah, harus benar-benar tersentuh dan mendapat manfaat dari program peningkatan kualitas pendidikan.

“Pembangunan pendidikan jangan dipusatkan hanya di Kota Batam dan Tanjungpinang saja, akan tetapi harus merata di seluruh kawasan Kepri,” tutupnya.

Advertisement

Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Provinsi Kepri untuk tahun anggaran 2020 telah resmi disahkan sebesar sebesar Rp3.945 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 yang hanya sebesar Rp3.833 triliun, maka APBD untuk tahun 2020 naik sebanyak 2,92 persen.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...