Jaga Pasar Domestik, Gobel Minta Tim Negosiasi tidak Longgar

JAKARTA (5 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan Pemerintah Indonesia dan tim negosiasi agar tidak terlalu longgar memberikan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat (AS).

“Jaga pasar domestik kita. AS bersikap begitu karena mereka juga menjaga pasarnya. Pasar adalah senjata untuk bernegosiasi,” ujar Gobel, Minggu (4/5/2025).

Meski negosiasi memiliki tujuan baik, kata Gobel, pemerintah harus memikirkan kepentingan pasar dalam negeri dan para pengusaha lokal.

Gobel menyoroti rencana Presiden Prabowo membuka keran impor.
Pemerintah perlu berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait perdagangan, karena impor yang terlalu bebas, termasuk tekstil akan membuat industri tekstil nasional kolaps.

Mengutip data organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) 2025, kata Gobel, kebijakan non-tariff measures (NTMs) Indonesia sudah paling rendah di antara sejumlah negara ASEAN dan negara ekonomi maju.

NTMs merupakan pengaturan ketentuan-ketentuan pembatasan dalam perdagangan internasional yang melibatkan semua aspek kecuali tarif.

Indonesia berada di peringkat ke-31 untuk penerapan kebijakan NTMs, dengan total 207 kebijakan. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki 210 kebijakan NTMs, Thailand 661 NTMs, dan Filipina 562 NTMs. Yang paling tinggi adalah AS yang masih memiliki 4.597 kebijakan NTMs untuk melindungi perekonomiannya.

“Indonesia sudah terlampau terbuka. Kita mau buka apa lagi? Kita sudah terlampau bebas,” kata Gobel mengingatkan.

Terkait pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Gobel menilai berkembangnya TKDN akan mendorong industri untuk memproduksi barang-barang di dalam negeri.

Tidak semata mengejar lapangan kerja, imbuh Gobel, tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan produk yang memiliki daya saing. Bahkan, untuk sektor otomotif, TKDN Indonesia sudah pada tier 5, dan itu sangatlah kuat.

Sejauh ini DPR RI belum diajak berbicara dan mendiskusikan hal itu oleh pemerintah. Dalam posisinya sebagai pengawas, DPR seharusnya bisa ikut membahas dan memberikan masukan untuk kepentingan negosiasi pemerintah dan para pelaku bisnis.

Gobel sudah meminta pimpinan Komisi VI agar DPR bisa berdialog dengan tim negosiator Pemerintah Indonesia. Namun jawabannya tidak memuaskan, baru akan dijadwalkan setelah tim selesai bernegosiasi dengan AS pada Mei. (NTMs) Indonesia sudah yang paling rendah di antara sejumlah negara ASEAN dan negara ekonomi maju. (Yudis/*)