Connect with us

Internasional

Janji Taliban Hanya Isapan Jempol, Afghanistan Seperti Rezim Lama

Published

on

Kabarpolitik.com – ’’Afghanistan kembali ke era 1990-an.’’ Pernyataan itu ditulis oleh Waslat Hasrat-Nazimi, kepala layanan Afghanistan di DW News. Jurnalis berdarah Belanda-Afghanistan tersebut memantau situasi negara yang dipimpin Taliban itu sejak pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat hengkang.

Taliban sempat memimpin Afghanistan pada 1996–2001. Kala itu mereka memimpin dengan pembatasan ketat. Terutama untuk perempuan.

Saat mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021, Taliban berjanji akan memberikan hak-hak perempuan seperti pendidikan, modernisasi, dan menjamin kebebasan pers. Namun, itu hanya isapan jempol belaka.

Menurut jajak pendapat yang diterbitkan Gallup baru-baru ini, 97 persen pria dan 98 persen wanita menyamakan hidup mereka di Afghanistan dengan penderitaan. Tingkat bunuh diri di kalangan wanita melonjak.

Kebebasan perempuan di Afghanistan terampas. Mulai dari dilarang menempuh pendidikan menengah, membatasi kuliah, larangan masuk ke taman dan tempat-tempat publik, serta harus memakai pakaian tertutup.

Advertisement

Eksekusi publik, rajam, cambuk, dan amputasi anggota badan juga kembali diterapkan. ’’Saya memperkirakan 80 orang telah dicambuk sejak kami mengambil alih Afghanistan,’’ ujar Kepala Hubungan Pers di Mahkamah Agung Afghanistan Abdul Rahim Rashid, seperti dikutip Al Jazeera kemarin (11/12).

Di sisi lain, Kepala Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid tak menampik hukuman itu. Dia mengatakan, pihak yang mengkritik kebijakan Taliban dianggap tidak menghormati keyakinan, hukum, dan masalah internal umat Islam di negara tersebut.

’’Masing-masing penjahat ini mengakui kejahatan mereka di depan pengadilan tanpa paksaan dan puas dengan hukumannya,’’ ucapnya, seperti dikutip Agence France-Presse.

Taliban meningkatkan hukuman publik sejak Pemimpin Tertinggi Hibatullah Akhundzada memerintahkan hakim untuk menegakkan hukum Islam sepenuhnya. Eksekusi publik pertama Afghanistan kembali dilakukan pada Rabu (7/12).

Berita penerapan hukum qisas itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Mulai PBB hingga pejabat berbagai negara. ’’Ini menunjukkan bahwa Taliban ingin kembali ke praktik regresif dan kasar mereka pada 1990-an,’’ terang Jubir Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

Advertisement

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...