Connect with us

Internasional

Jumlah Eksekusi Mati di Arab Saudi Meningkat, Rata-Rata 129 Per Tahun

Published

on

Kabarpolitik.com – Beberapa tahun terakhir, jumlah eksekusi mati di Arab Saudi melonjak. Pada 2014–2022, rata-rata ada 129 eksekusi mati per tahun. Jumlah itu naik 82 persen jika dibandingkan periode 2010–2014. Bahkan, pada 2022 saja, ada 147 eksekusi mati. Dari jumlah tersebut, 90 orang yang dieksekusi mati adalah pelaku kejahatan yang dianggap non kekerasan.

Peningkatan eksekusi mati itu terjadi pada tahun ketika Raja Abdullah meninggal dan digantikan Raja Salman. Ketika sang ayah naik takhta itu, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) ditunjuk sebagai menteri pertahanan sekaligus Sekjen pengadilan kerajaan. MBS juga mempertahankan posisinya sebagai menteri negara. Rangkap jabatan itu membuat MBS kian berkuasa. Bahkan, MBS berhasil menggeser posisi pamannya, lalu menjadi putra mahkota pada 2017.

Dalam enam tahun terakhir, juga ada sedikit peningkatan dalam jumlah eksekusi anak-anak, perempuan, warga negara asing (WNA), eksekusi massal, dan eksekusi untuk pelanggaran yang tidak mematikan. Moratorium hukuman mati untuk kejahatan narkoba baru-baru ini juga dicabut.

”Penerapan hukuman mati di Arab Saudi penuh dengan diskriminasi dan ketidakadilan,” bunyi laporan organisasi nonprofit Reprieve dan Organisasi Saudi Eropa untuk HAM, seperti dikutip The Guardian.

Mereka menilai pemerintah Saudi tidak terbuka kepada masyarakat internasional tentang penggunaan hukuman mati. MBS pernah berjanji, eksekusi mati hanya akan diberlakukan pada kasus pembunuhan. Namun, ternyata kerap diterapkan pada pelanggaran yang tidak mematikan. Bahkan digunakan untuk membungkam pembangkang dan pengunjuk rasa.

Advertisement

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati 81 orang sekaligus, pada 12 Maret tahun lalu. Para aktivis menilai hal itu menjadi pesan langsung dari petinggi di Saudi kepada para pembangkang. Salah satunya suku di provinsi timur negara tersebut.

MBS memang menjanjikan modernisasi Arab Saudi. Dia merealisasikannya secara bertahap. MBS juga memperkenalkan reformasi yang luas di seluruh tempat kerja dan masyarakat, memberi perempuan lebih banyak akses ke pekerjaan yang menguntungkan, dan mengubah norma-norma sosial yang sebelumnya diterapkan secara ketat.

Namun, para aktivis menilai ada harga yang harus dibayar mahal untuk semua itu. Yakni, tindakan keras kepada lawan politik dan nol toleransi terhadap perbedaan pendapat. Padahal, di era monarki absolut kerajaan sebelumnya, masih ada ruang untuk perbedaan pendapat.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...