Connect with us

Internasional

Jutaan Warga Prancis Turun ke Jalan, Tolak Usia Pensiun jadi 64 Tahun

Published

on

Kabarpolitik.com – Kebijakan pemerintah Prancis memperpanjang usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun memantik gejolak berkepanjangan. Mayoritas pekerja menolak. Aksi turun ke jalan terjadi sejak 19 Januari lalu. Namun, yang terbesar pada Selasa (31/1). Diperkirakan, massa yang turun ke jalan jutaan orang.

Versi petugas keamanan, aksi massa mencapai 1,27 juta orang. Tapi, menurut para pekerja, yang turut aksi mencapai 2,5 juta–2,8 juta orang. Aksi pada Selasa itu adalah yang terbesar dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Gara-bara unjuk rasa tersebut, sistem transportasi, sekolah, dan layanan publik terganggu.

Rencananya, massa turun ke jalan lagi pada Selasa dan Sabtu pekan depan. ”Pemerintah harus mendengar penolakan masif atas proyek ini dan membatalkannya,” ujar Patricia Drevon dari serikat pekerja Force Ouvriere seperti dikutip Agence France-Presse.

Banyaknya warga yang menentang itu menjadi senjata bagi oposisi untuk menolak usulan rancangan undang-undang (RUU) pemerintah. Usulan perubahan usia pensiun itu sudah masuk ke parlemen. Dijadwalkan dibahas awal pekan depan.

Pemerintah Prancis menegaskan, reformasi usia tersebut diperlukan. Tujuannya, pemerintah tetap dapat menjaga sistem pensiun untuk bisa mencairkan dana. Harapan hidup penduduk Prancis juga meningkat, tetapi dibarengi tingkat kelahiran yang terus menurun. Dengan perpanjangan usia pensiun tersebut, kemungkinan kekosongan tenaga kerja juga bisa dihindari.

Advertisement

Usia pensiun pekerja di Prancis juga lebih rendah daripada kebanyakan negara lain di Eropa Barat. Di Italia, Jerman, dan Spanyol, usia resmi untuk pensiun mencapai 67 tahun. Di Inggris 66 tahun. Nah, Prancis berharap bisa menaikkan usia pensiun itu secara bertahap. Saat ini cukup ditambah dua tahun dulu. Dari 62 tahun menjadi 64 tahun.

”Reformasi apa pun yang akan meminta orang untuk bekerja lebih lama tidak akan populer, tetapi kami telah memilih reformasi ini,” kata legislator Partai Renaisans Christopher Weissberg. Renaisans adalah partai yang digawangi Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Ekonom Profesor Philippe Aghion mengatakan, reformasi usia pensiun itu diperlukan karena Prancis memiliki defisit struktural sekitar EUR 13 miliar atau Rp 212,06 triliun.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...