Connect with us

Hukum

Kapolsek Kelapa Gading Hadiri Sosialisasi Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 Tentang RT dan RW

Published

on

Kabarpolitik.com – Kapolsek Kelapa Gading Kompol Vokky Sagala SIK, menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2022 Tentang Rt Dan Rw yang dilaksanakan di Kantor Sekertariat RW 12 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, pada Kamis (10-06-2022).

Kegiatan tersebut diselenggarakan sekaligus dalam rangka silaturahmi koordinasi kewilayahan dengan para Ketua RW, Ketua RT dan serta LMK di wilayah Kelurahan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua, dan dihadiri peserta kurang lebih dari 90 orang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Kelapa Gading, Darmawan, Dewan Kota Jakarta Utara, Aji Lubis, Sekcam Klp Gading Ibu Suci Cintya Pola Putri, Bagian Pemerintahan Kota Jakut, Yogara Fernades Pasaribu, Plt Lurah Pegangsaan Dua Bp.H.Buang,

Wakapolsek Kelapa Gading AKP Purwo Widodo, Kanit Binmas Iptu Damun, Kapolsubsektor Pegangsaan Dua Ipda Kusno Hadi, Koramil 06 Kelapa Gading, Danramil 06 Kelapa Gading Mayor Arm Sidik Ay, para Ketua RW beserta perwakilan ketua RT se Kel.Pegangsaan Dua serta anggota LMK se- Kel. Pegangsaan Dua.

Advertisement

Yogara Fernandes Pasaribu dari Bagian Pemerintahan Kota Jakarta Utara menyampaikan, dengan adanya Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2022 sebagai pengganti Pergub 171 Tahun 2016, bahwa Ijazah SLTA/SMA menjadi syarat mutlak menjadi Ketua RT dan RW.

Seperti yang tercantum pada bagian ke lima Pasal 20 tentang persyaratan Ketua RT dan RW, bahwa berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sedarajat dan cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia.

Berlakunya Pergub No. 22 Tahun 2022 juga menambahkan masa jabatan pengurus RT dan RW yang tadinya 3 tahun ditambah menjadi 5 tahun dan itu tertuang pada bagian ke delapan Pasal 28 ayat (1) tentang masa jabatan pengurus RT dan RW yang mengatakan bahwa ; (1) Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Lurah.

Pada Pergub No. 171 Tahun 2016, Ketua RT dan RW yang sudah menjabat 2 kali tidak akan bisa lagi mencalonkan dirinya di tahun 2022 ini, akan tetapi dengan terbitnya Pergub baru No. 22 Tahun 2022 telah mengugurkan Pergub 171 Tahun 2016, dengan demikian Ketua RT dan RW tersebut bisa mencalonkan dirinya kembali.

(rls)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...