Connect with us

Pemerintahan

Kedeputian Kemaritiman Setkab Gelar Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 di Padang

Published

on

Deputi Kemaritiman Agustina Murbaningsih berfoto bersama Gubernur Sumbar dana nara sumber Sosialisasi Perpres No. 9/2019, di Padang, Sumbar, Rabu (24/4) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Deputi Kemaritiman Agustina Murbaningsih berfoto bersama Gubernur Sumbar dana nara sumber Sosialisasi Perpres No. 9/2019, di Padang, Sumbar, Rabu (24/4) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Kedeputian Kemaritiman Sekretariat Kabinet (Setkab), Rabu (24/4), menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), di Ballroom Hotel Mercure, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Kemenko Kemaritiman, Kemendikbud, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian BPN/Bappenas, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.

Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) bidang Kemaritiman, Agustina Murbaningsih, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi itu sebelumnya telah dilakukan di Makassar untuk regional Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua.

“Kemudian akan dilanjutkan sosialisasi ini untuk regional Jawa, Bali, dan Kalimantan yang akan diselenggarakan oleh rekan-rekan kita di Kementerian ESDM dan Bappenas,” kata Agustina.

Advertisement

Peserta dalam sosialisasi di Padang itu berjumlah 150 orang, yang merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten di Pula Sumatera, perwakilan 9 kementerian dan lembaga, perwakilan 24 provinsi, dan 7 perwakilan pengelola geopark di wilayan Sumatera.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 itu, menurut Deputi Seskab bidang Kemaritiman Agustina Murbaningsih merupakan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark (Pasal 2).

Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan Geopark guna mewujudkan pelestarian Geoheritage, Biodiversity, dan Cultural diversity yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang hadir dalam kesempatan itu membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). (FID/RAH/ES)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...