Connect with us

Jabodetabek

Kemenperin Perlu Antisipasi Dua Potensi Ledakan Pasca-Pandemi di Masyarakat

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, untuk mengantisipasi dua potensi ‘ledakan’ yang terjadi pascapandemi Covid-19 di masyarakat.

Karena itu, Tifatul berharap peningkatan program perindustrian yang dijalankan Kemenperin pada tahun 2022 dapat menjawab persoalan tersebut, untuk menghadirkan solusi di tengah masyarakat.

“Ada peningkatan industri ini penting dan program-program di Kemenperin itu mudah-mudahan sukses dan lancar. Karena ada prediksi yang menyebutkan bahwa pasca-Covid ini sangat berat, akan ada banyak hal yang terpendam yang tidak tertangani selama Covid-19 ini akan meledak begitu, atau terungkap,” jelas Tifatul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Potensi ledakan pertama, menurut Tifatul, adalah melonjaknya penyakit yang tidak menular tapi sangat serius di masyarakat, seperti diabetes atau TBC.

Beberapa penyakit ini, menurut Tifatul, tidak terpantau dengan baik karena energi masyarakat saat ini lebih fokus kepada penanganan pandemi Covid-19. 

Advertisement

Karena itu, Tifatul meminta Ditjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin RI, harus serius menjalankan salah satu rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat.

“Bahan baku obat kita ini, menurut laporan yang saya baca, 96 persen itu impor. Sehingga apa-apa kita beli. Buat obat turun panas aja, kita beli bahan bakunya. Saya pikir kalau kita ingin menciptakan legacy, terutama kepada Pak Agus (Menperin) saat menjadi menteri, kita bisa mendobrak ini. Negara India saja kalau menerima tawaran investasi dari negara lain, misalnya lima tahun setelahnya harus diserahkan untuk dikelola oleh orang India. Nah, ini 96 persen bahan baku obat di kita itu impor,” kritisi politisi Fraksi PKS ini.

Potensi ledakan kedua, sambung Tifatul, adalah yaitu terkait pengangguran. Menurut laporan yang diterimanya, angka pengangguran di Indonesia meningkat sampai di atas 30 persen.

Meningkatnya angka pengangguran itu disebabkan karena pandemi yang berkepanjangan.

Sehingga, banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemotongan gaji yang tidak cukup untuk hidup di kota dan bermigrasi ke kampung halaman.

Advertisement

“Karena itu, lapangan kerja kita dalam bentuk industri dan pengembangan lapangan kerja lainnya, harus ditingkatkan. Dua hal ini menyangkut masa depan generasi kita mendatang. Tapi, show must go on. Pak Menteri harus banyak berkorban banyak untuk bangsa dan negeri ini,” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...