Kemhan Gelar Rapat Paparan Buku Navigasi Kebijakan Pertahanan Indonesia

Jakarta – Kementerian Pertahanan RI menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Buku Navigasi Kebijakan Pertahanan Indonesia bertempat di Ruang Rapat Palapa, Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, Selasa, (30/9/2025).

Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan strategis pertahanan negara, yang mencakup analisis lingkungan strategis, karakter pertahanan Indonesia, arah kebijakan, transformasi teknologi pertahanan, kesiapan respons nasional, hingga proyeksi anggaran pertahanan jangka panjang. Buku Navigasi Kebijakan Pertahanan Indonesia ini menjadi pedoman penting dalam menghadapi dinamika ancaman multidimensi, baik dari aspek militer, non-militer maupun hibrida, dengan tetap berlandaskan pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Pada sesi pembahasan, turut disoroti isu-isu global yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan, seperti rivalitas kekuatan besar, konflik regional, hingga perkembangan teknologi disruptif yang mengubah karakter peperangan modern. Selain itu, arah pembangunan postur pertahanan negara 2025–2044 diproyeksikan untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta memperkuat diplomasi pertahanan di tingkat global.

Peserta rapat meliputi para pejabat utama Kemhan, perwakilan TNI, Lemhannas, Bakamla RI, serta para tenaga ahli di bidang pertahanan dan keamanan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pertahanan negara yang adaptif, responsif, dan berdaya tangkal tinggi.

Melalui kegiatan ini, Kemhan menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan visioner dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan sistem Pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global, diyakini dapat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. (Biro Infohan Setjen Kemhan)