Ketua DPR Imbau Semua Pihak tak Jadi Spekulan

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak ada yang mencari keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Salah satunya dengan menjadi spekulan.

“Pada situasi yang sulit saat ini, seluruh warga negara Indonesia agar bersatu, bergandengan tangan, dan sama-sama melakukan tindakan nyata memulihkan nilai tukar rupiah. Bukannya malah memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Bamsoet mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian terhadap negara. Caranya dengan berkontribusi menaikkan nilai tukar rupiah. “Jangan malah memanfaatkan situasi, mencari keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat,” ucapnya.

Dia menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera bertindak tegas terhadap spekulan dolar. “Ungkap jaringan spekulan dolar dan persempit ruang geraknya guna mencegah terjadinya krisis keuangan,” paparnya.

Baca: Rupiah Pagi di Akhir Pekan Menghijau di Rp14.868/USD

Di sisi lain, Bamsoet juga berharap masyarakat tetap tenang dan menghindari kepanikan dengan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah. “Depresiasi nilai tukar mata uang, tidak hanya terjadi pada rupiah, karena Turki, Argentina, dan Afrika Selatan juga menghadapi persoalan serupa,” terangnya.

Dia mendorong kalangan pengusaha terutama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk aktif mencari solusi atas penguatan dolar AS yang sudah menjadi persoalan global. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan makin kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi pelemahan rupiah.   

“Kemenkeu sebagai otoritas kebijakan fiskal bisa mengakselerasi APBN semaksimal mungkin. Karena, APBN merupakan sumber penting dalam memutar ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut dia, hal yang perlu didorong pada saat sulit seperti ini adalah memudahkan akses perbankan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bisa melonggarkan

aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat.

(YDH)