Connect with us

Politik

Ketum Golkar Airlangga: KIB Kompak Kawal Program Pemerintahan Jokowi di Kabinet

Published

on

Kabarpolitik.com — Seluruh ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dilantiknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, melengkapi dua ketum lain, Airlangga Hartarto (ketum Golkar) dan Suharso Monoarfa (ketum PPP) yang sudah lebih ada di dalam pemerintahan.

Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi pada Rabu (15/6/2022).

Selain melantik Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi juga melantik Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Bila Zulkifli Hasan menjabat Menteri Perdagangan, dua ketum partai KIB lain, Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Suharso menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Advertisement

Masuknya Zulkifli Hasan ini membuat KIB kokoh di kabinet untuk mengawal program pemerintahan Jokowi.

Sebab, salah satu misi digagasnya KIB oleh ketiga parpol adalah mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi hingga 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, sejak awal KIB berkomitmen untuk mendukung dan mengawal suksesnya pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengaku, KIB bakal kompak di dalam kabinet agar pemerintahan Jokowi sukses meninggalkan legacy setelah 2024.

“Koalisi Indonesia Bersatu memiliki komitmen untuk mendukung, mengawal, dan menyukseskan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” tutur Airlangga dalam keterangan, Kamis (16/6/2022).

Advertisement

Airlangga menambahkan, selain kompak di kabinet, KIB juga tetap menjaga soliditas dengan parpol pendukung pemerintah lainnya di dalam kabinet.

Selain Golkar, PPP, dan PAN, masih ada tiga parpol lain di dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni, PDIP, Gerindra, dan Nasdem.

“Ketiga partai tetap merupakan sahabat perjuangan untuk kesuksesan dan keberhasilan Presiden Joko Widodo,” tegas Airlangga.

Menko Perekonomian ini menuturkan, selain mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi, KIB juga berkomitmen melanjutkan capaian keberhasilan yang sudah dicatatkan Jokowi.

Airlangga menegaskan, KIB ada di pemerintahan untuk bertekad membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Advertisement

“Kita berharap di tahun 2045 kita akan menjadi negara maju dengan pendapatan diatas 23 ribu dolar. Tentunya koalisi ini baru mau mulai kerjanya di pemerintahan,” ujar Airlangga.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...