Connect with us

Politik

Komisi VII Pertanyakan Tujuh Program BRIN untuk Rakyat yang Belum Terealisasi

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pertanyakan realisasi tujuh program Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun anggaran 2023 yang menjadi sinergitas BRIN dengan Masyarakat.

“Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar, tapi saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi,” tanya Maman dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN serta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (19/6/2023).

Tidak hanya itu, lanjut Maman, ada lagi beberapa program yang dalam laporannya nol seperti Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR, FUMI atau fasilitas usaha mikro berbasis IPtek, program FIAR atau fasilitas inovasi akar rumput, Riset Indonesia Maju, Produk Inovasi. Hanya satu program yakni MBBM atau Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab, yang dalam laporan terlihat realisasi anggarannya yakni sebesar 180 Miliar.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Donny Oekon itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa ketujuh program yang sudah disepakati dalam rapat anggaran tahun lalu dengan Komisi VII DPR RI tersebut, dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan itu terkena Automatic Adjustment dari Kementerian Keuangan. Dengan kata lain ketujuh program BRIN yang bersentuhan dengan rakyat itu terkena tanda bintang. Dimana anggaran tercantum pada program tersebut belum dapat digunakan. Sehingga program tersebut pun belum bisa dijalankan.

Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam salah satu isi kesimpulannya mendesak Kepala BRIN untuk segera mempercepat realisasi kegiatan pada tahun anggaran 2023 yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti BARISTA, PPBR, FUMI, FIAR dan MBBM tadi. Dalam kesempatan itu Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 BRIN secara mendetail dan komprehensif kepada Komisi VII DPR RI.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...