Connect with us

Politik

KPU Rekap Ulang DPT dengan Berjenjang

Published

on

Gedung KPU RI. Foto: Medcom.id/Fachri.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Proses penyempurnaan mulai memasuki tahap rekapitulasi di tingkat provinsi.
 
"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dilakukan mulai 13-14 September 2018," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018.
 
Proses penyempurnaan DPT fokus membersihkan data ganda dilakukan di tingkat Kabupaten/kota. Setiap laporan kegandaan yang ditemukan baik oleh parpol peserta pemilu maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan diturunkan ke KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
 
Viryan mengatakan jika ditemukan data ganda, KPU Kabupaten/kota akan langsung menghapus data itu. Namun jika ditemukan data ganda yang masih harus dipastikan kebenarannya, KPU akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan.
 
Setelah dilakukan pembersihan, KPU Kabupaten/kota kembali merekap DPT hasil perbaikan dan dilakukan penetapan ulang.
 
"Hari ini sejumlah daerah (kabupaten/kota) sedang melakukan penetapan DPT kembali, setelah menyelesaikan pencermatan bersama dugaan data ganda dengan Bawaslu dan peserta pemilu," tandas Viryan.
 
Viryan mengatakan sejumlah kabupaten/kota telah melakukan penetapan DPT hasil perbaikan sejak kemarin. Namun dia tak memungkiri masih ada sejumlah daerah yang belum merampungkan tahapan penyempurnaan DPT.
 
"Kemarin sudah ada beberapa kabupaten kota yang melakukan penetapan. Hari ini lanjut sampai malam ini. Dalam hal belum selesai, dimungkinkan diselesaikan dulu proses olah datanya di Sidalih (sistem informasi data pemilih)," tandas Viryan.

Baca: KPU Yakin DPT Ganda di Bawah 2 Persen
 

Dia mengatakan rekapitulasi DPT perbaikan di tingkat provinsi dilakukan tanggal 13 dan 14. Namun jadwal itu bisa disesuakan apabila ada sejumlah kabupaten/kota yang belum merampungkan proses rekapitulasi, namun tetap dalam batas waktu yang telah disepakati.
 
"Paling lambat 15 September 2018 sudah rampung sesuai kesepakatan kita," tandasnya.
 
Setelah seluruh provinsi melakukan penetapan DPT perbaikan, hasilnya akan ditindaklanjuti di KPU pusat. KPU pusat berencana kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT perbaikan pada Minggu, 16 September 2018.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/GbmjO71k" allowfullscreen></iframe>

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...