Connect with us

Politik

Kunjungi Bank BJB, Komisi II DPR RI Bahas Penguatan BUMD dan Dukungan UMKM

Published

on

Kunjungi Bank BJB, Komisi II Bahas Penguatan BUMD dan Dukungan UMKM

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pusat Bank BJB dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026)

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Bahtra, serta Anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi. Terkhusus kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dihadiri langung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa.

Tim Komisi II DPR RI melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Bupati dan Wali Kota se-Jabar, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman, Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB, serta jajaran lainya. Selain itu juga turut hadir mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.

Dalam pertemuan tersebut, Rifqinizamy menegaskan bahwa DPR dan pemerintah akan memperkuat BUMD dengan menghadirkan struktur baru di Kementerian Dalam Negeri berupa direktorat Eselon I serta memperkuat BUMD melalui RUU BUMD.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan Bank BJB merupakan salah satu BUMD yang memberikan keuntungan terbesar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. 

Advertisement

“Oleh karena itu perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaan BUMD penting untuk memastikan BUMD dapat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat bagi Masyarakat,” jelas Rifqinizamy.

Di sisi lain, Dede Yusuf mendorong agar Bank BJB bisa mendukung sektor UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah dengan keterbatasan dukungan CSR.

Sekda Jawa Barat menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki 38 BUMD yang terbagi ke dalam dua klaster, yaitu 29 BUMD sektor lembaga keuangan, termasuk Bank bjb, serta 9 BUMD non-lembaga keuangan. “Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan evaluasi untuk pembentukan holding BUMD, dengan skema yang kurang lebih mengadopsi model Danantara untuk memperkuat ekonomi daerah”, jelas Sekda Jabar.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...