Connect with us

News

Kurniasih: Landainya Kasus Covid-19 Harus Dipertahankan untuk Cegah Gelombang Ketiga

Published

on

JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyinggung rendahnya angka testing Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir, 7-13 Oktober 2021.

WHO menyebut proporsi tes positif secara nasional masih di bawah 2 persen atau hanya ada 1:1.000 penduduk menjalani tes Covid-19.

Sementara sebelumnya dalam empat pekan terakhir angkanya lebih dari 4:1000 penduduk dalam satu minggu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar melandainya kasus konfirmasi positif di Indonesia harus dipertahankan dengan tetap menjaga protokol 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah.

“Testing untuk mencari kasus positif dari orang yang bergejala bisa jadi menurun seiring menurunnya kasus. Tapi testing untuk mencari kontak erat dan testing acak untuk mencari kasus konfirmasi tidak boleh kendur karena angka konfirmasi harian kita masih ada, bukan 0," ujar Kurniasih, Sabtu (16/10/2021).

Advertisement

Mufida juga mengingatkan potensi gelombang ketiga yang diprediksi bisa terjadi pada akhir tahun seiring pelonggaran pembatasan pada Agustus.

Potensi ini harus dicegah secara sungguh sungguh oleh pemerintah. Dan 3T menjadi salah satu kunci untuk mengetahui potensi terjadinya kenaikan angka kasus positif.

“Saya tidak mengharapkan adanya gelombang ketiga. Meski begitu, kita harus belajar dari hantaman gelombang kedua pada Juni-Juli lalu. Perlu disiapkan skenario matang jika terjadi hantaman gelombang ketiga,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, para ahli telah banyak yang memprediksi adanya gelombang ketiga. Terjadi atau tidak yang jelas wajib disiapkan segala antisipasinya.

"Dipastikan ada stok obat, stok bed perawatan, stok oksigen dan ketersediaan tempat karantina terpusat," tambahnya.

Advertisement

Mufida menyebut kesiapan ini sebagai bentuk antisipasi munculnya gelombang-gelombang berikutnya.

Sebab, banyak negara yang sudah mengalami serangan gelombang ketiga.

"Antisipasi wajib dilakukan dengan tetap agresif dalam pelaksanaan vaksinasi terutama di wilayah yang sulit akses dan dipastikan adanya supply chain vaksinasi yang adil dan merata di semua daerah," pungkasnya.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...