Connect with us

Politik

Legislator Golkar Salurkan Bantuan 1,8 Miliar untuk Tenaga Kerja Mandiri di Jambi

Published

on

Kabarpolitik.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Saniatul Lativa menyalurkan bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai Rp1,8 miliar di Provinsi Jambi pada akhir tahun 2021 lalu.

Bantuan tersebut sebagai wujud tanggung jawab wakil rakyat dalam membangun daerah pemilihannya di Provinsi Jambi.

“Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan menambah penghasilan serta bisa menaikan taraf perekonomian setiap penerima bantuan TKM,” tutur Saniatul melalui keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (17/1/2022).

Disampaikan Saniatul, bantuan diberikan kepada 75 kelompok penerima bantuan, setiap satu kelompok menerima 24 juta rupiah.

Setiap kelompok usaha diberikan kebebasan dalam memilih usaha apa yang akan digeluti. Beberapa ada yang membelikan sapi, bibit ikan lele atau nila, bibit pohon sawit membuka sembako hingga membuat usaha percetakan.

Advertisement

“Saya berharap penerima bantuan TKM bisa mengembangkan usahanya dengan baik melalui bimbingan saya dan Kementerian Tenaga Kerja. Semoga bantuan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Salah satu penerima bantuan TKM di Kabupaten Tebo, Darmanto, menuturkan bantuan TKM dari legislator asal Jambi tersebut sangatlah bermanfaat bagi kelompok usahanya, dan dia berharap peternakannya semakin maju ke depannya.

“Saya menerima bantuan dari Ibu Sani, uangnya saya belikan sapi betina dua ekor dan saya buatkan kandang. Saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Sani yang telah peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” tutur Darmanto.

Hal yang sama juga diutarakan penerima bantuan TKM di Kabupatena Sarolangun, Kalib Maulana yang bergerak di usaha sembako.

Ketua Kelompok Kembaru tersebut sangatlah bersyukur di tengah pandemi Covid-19 ada bantuan dari Anggota DPR RI senilai 24 juta.

Advertisement

“Kami menggunakan bantuan tersebut untuk modal usaha sembako, bantuan tersebut sangatlah bermanfaat di tengah pandemi seperti ini,” tutupnya.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...