Connect with us

Politik

Manajemen Internal Demokrat Dinilai Buruk

Published

on


Jakarta: Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultan Pangi Syarwi Chaniago menilai sikap Partai Demokrat yang membiarkan kader di daerah mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin merugikan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pangi menyebut Partai Demokrat sedang mempertontonkan buruknya manajemen internal partai.

“Sikap kader dan elite Partai Demokrat ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno. Partai Demokrat seolah sedang mempertontonkan buruknya manajemen partai secara internal,” kata Pangi melalui pesan singkat, Selasa, 11 September 2018.



Pangi menilai manajemen Partai Demokrat yang buruk membuat kader tak loyal dan kurang disiplin. Tingkat kepatuhan kader terhadap keputusan partai pun rendah.

Padahal, loyalitas dan disiplin kader menjadi faktor penting memajukan sebuah partai politik. Pangi menyebut perbedaan pandangan di internal partai lumrah terjadi.

Baca: Gerindra Minta Demokrat Tertibkan Kadernya

Advertisement

Tapi, elite partai harus bisa mengelola perbedaan ini dengan mengeluarkan keputusan yang harus dipatuhi kader.

“Artinya, perbedaan itu boleh, debat antar kader silahkan, namun kalau partai sudah memutuskan, maka semua kader harus patuh dan tunduk dengan realitas dan kehendak partai. Mengikut garis komando partai tersebut seperti keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandiaga,” jelas lulusan Ilmu Politik Universitas Andalas itu.

Pangi khawatir sikap Partai Demokrat yang membiarkan kader tak disiplin terhadap keputusan partai akan jadi bumerang. Loyalitas kader bisa menurun karena terus dibiarkan. “Berujung pada rendahnya soliditas dan mesin partai karena setengah hati dalam berjuang. Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunis,” pungkas Pangi.

Setidaknya ada empat kader Partai Demokrat yang memutuskan mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan pertama disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan.

Lalu, dukungan disusul kader lain seperti Gubernur Papua Lukas Enembe yang menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Advertisement

(YDH)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...