Connect with us

Politik

Manajemen Internal Demokrat Dinilai Buruk

Published

on


Jakarta: Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultan Pangi Syarwi Chaniago menilai sikap Partai Demokrat yang membiarkan kader di daerah mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin merugikan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pangi menyebut Partai Demokrat sedang mempertontonkan buruknya manajemen internal partai.

“Sikap kader dan elite Partai Demokrat ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno. Partai Demokrat seolah sedang mempertontonkan buruknya manajemen partai secara internal,” kata Pangi melalui pesan singkat, Selasa, 11 September 2018.



Pangi menilai manajemen Partai Demokrat yang buruk membuat kader tak loyal dan kurang disiplin. Tingkat kepatuhan kader terhadap keputusan partai pun rendah.

Padahal, loyalitas dan disiplin kader menjadi faktor penting memajukan sebuah partai politik. Pangi menyebut perbedaan pandangan di internal partai lumrah terjadi.

Baca: Gerindra Minta Demokrat Tertibkan Kadernya

Advertisement

Tapi, elite partai harus bisa mengelola perbedaan ini dengan mengeluarkan keputusan yang harus dipatuhi kader.

“Artinya, perbedaan itu boleh, debat antar kader silahkan, namun kalau partai sudah memutuskan, maka semua kader harus patuh dan tunduk dengan realitas dan kehendak partai. Mengikut garis komando partai tersebut seperti keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandiaga,” jelas lulusan Ilmu Politik Universitas Andalas itu.

Pangi khawatir sikap Partai Demokrat yang membiarkan kader tak disiplin terhadap keputusan partai akan jadi bumerang. Loyalitas kader bisa menurun karena terus dibiarkan. “Berujung pada rendahnya soliditas dan mesin partai karena setengah hati dalam berjuang. Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunis,” pungkas Pangi.

Setidaknya ada empat kader Partai Demokrat yang memutuskan mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan pertama disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan.

Lalu, dukungan disusul kader lain seperti Gubernur Papua Lukas Enembe yang menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Advertisement

(YDH)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...