Martin Desak Serikat Pekerja Indofarma Buka Suara Soal Internal

JAKARTA (29 Agustus): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendesak Serikat Pekerja Indofarma bicara secara terbuka apa yang sesungguhnya terjadi di internal Indofarma. Di tengah gemerlap industri farmasi yang harusnya untung besar selama pandemi Covid-19, PT Indofarma Tbk justru menghadapi masalah. Dugaan kasus fraud (tipuan) yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah pun mencuat kepermukaan.

“Serikat Pekerja Indofarma harus berbicara lebih terbuka. Ada apa sebenarnya di balik semua ini?” tanya Martin seusai menerima Serikat Pekerja PT Indofarma di Jakarta, Rabu (28/8).

Martin mempertanyakan mengapa Indofarma justru mengalami kesulitan saat industri sejenisnya meraup untung besar. Ia juga menyoroti tindakan serikat pekerja yang dinilai kurang proaktif dalam menyikapi dugaan fraud itu.

“Ketika ada masalah sebesar ini, seharusnya serikat pekerja mengambil langkah lebih tegas,” kata Legislator NasDem itu.

Sebelumnya pimpinan Holding BUMN Farmasi, Shadiq Akasya membongkar sejumlah kasus fraud di Indofarma. Salah satunya adalah kerugian besar di anak perusahaan akibat transaksi meragukan.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, mengungkapkan 10 dugaan fraud di PT Indofarma (Persero) Tbk yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp436,87 miliar. Salah satu fraud yang disebutkan adalah indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM), sebesar Rp157,33 miliar akibat transaksi unit bisnis.

Dugaan adanya pinjaman ke perusahaan fintech semakin memperparah situasi.

“Pinjol? Perusahaan sebesar Indofarma kok sampai pinjam ke situ?” ujar Martin.

Dalam rapat terungkap adanya ketimpangan informasi. Serikat pekerja memang memberikan masukan, namun Martin merasa informasi yang didapat masih belum cukup untuk mengungkap akar masalah.

“Kami perlu informasi yang detail tentang kondisi manajemen Indofarma dari para serikat pekerja sebagai bahan evaluasi ketika nanti rapat dengan Menteri BUMN, agar kita bisa mengambil langkah yang tepat,” tegas Martin.

Kasus Indofarma menjadi sorotan publik karena menyangkut perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi contoh bagi BUMN lainnya. Komisi VI DPR berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi. (dpr.go.id/*)