Menko Airlangga: Pemerintah Lanjutkan PPKM, Persiapkan Vaksin Booster dan Pantau Perkembangan Omicron

Kabarpolitik.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali akan dilanjutkan, dengan menyesuaikan hasil evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dalam seminggu terakhir ini.

Pemerintah juga terus menjaga kondisi pandemi yang cukup terkendali ini, terutama selama masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), agar penanganan kasus Covid-19 tetap terkendali dan upaya pemulihan ekonomi tetap berlanjut.

Jumlah Kasus Aktif per 19 Desember 2021 adalah 4.923 kasus atau 0,12% dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 8,30%. Apabila dibandingkan dengan kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -99,14%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebanyak 200 kasus, dengan tren yang konsisten menurun, per 19 Desember sebanyak 164 kasus, atau sudah turun -99,71% dari puncaknya di 15 Juli 2021. Kontribusi kasus harian dari Jawa-Bali sebanyak 107 kasus (65,25%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 57 kasus (34,75%).

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Covid-19 secara nasional dan di semua Pulau berada di angka kurang dari 1, artinya laju penularan terkendali. Namun, terjadi sedikit kenaikan Laju Reproduksi kasus di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara, yang akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah dalam seminggu ke depan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (20/12).

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,50%, dan Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -98,90%.

Evaluasi Situasi Pandemi Wilayah Luar Jawa-Bali

Per 19 Desember 2021, jumlah kasus aktif di wilayah Luar Jawa-Bali sebanyak 2.225 kasus atau 0,15%, atau sudah menurun -98,99% dari puncaknya di 6 Agustus 2021 yang sebesar 221.412 kasus.

Kasus Konfirmasi Harian pada periode sama berjumlah 57 kasus, dengan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 73 kasus dengan tren penurunan yang konsisten.

Untuk kasus kematian per 19 Desember 2021 sejumlah 4 kasus dengan total kematian 43.647 kematian (CFR 3,12%). Sedangkan, tingkat kesembuhan hariannya bertambah 45 orang dalam seminggu ini menjadi total 1.350.709 orang (RR 96,59%).

“Kasus konfirmasi harian dan jumlah kasus aktif di wilayah luar Jawa Bali konsisten mengalami tren penurunan, harus terus dijaga untuk mengantisipasi mulai meningkatnya mobilitas masyarakat,” kata Menko Airlangga.

Jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif total di Luar Jawa-Bali, yaitu sbb:

Sumatera: RR = 96,23% dan CFR = 3,58%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -98,74%
Nusa Tenggara: RR = 96,80% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,74%
Kalimantan: RR = 96,80% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,74%
Sulawesi: RR = 97,25% dan CFR = 2,64% dengan penurunan -99,25%
Maluku dan Papua: RR = 97,63% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -97,22%

Level Asesmen Situasi Pandemi Covid-19 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali (per 18 Desember 2021) terlihat bahwa seluruh Provinsi memiliki “Transmisi Komunitas” yang sangat baik yaitu di Level 1, tetapi kondisi berbeda terjadi pada “Kapasitas Respon” terutama terkait dengan tingkat Testing dan Tracing.

Hal ini menyebabkan komposisi Level Asesmen tingkat Provinsi, yaitu tidak ada Provinsi yang termasuk di Level 4 dan Level 3, kemudian 18 Provinsi pada Level 2 dikarenakan Kapasitas Respon “Sedang” atau “Terbatas”, serta 9 Provinsi di Level 1 dengan Kapasitas Respon “Memadai”, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Ada 10 Provinsi dengan tingkat capaian Vaksinasi Dosis-1 pada Level “Memadai (>70%)”, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara.

Sedangkan, 14 Provinsi di level “Sedang (50%-70%), dan 3 Provinsi pada level “Terbatas (kurang dari 50%)”.

Sementara itu, per 18 Desember 2021, sudah tidak ada Kabupaten/Kota Level 4, tetapi masih ada dua Kabupaten di Level 3 yaitu Sumba Tengah dan Teluk Bintuni.

Kemudian, ada 133 Kabupaten/Kota di Level 2; dan Kabupaten/Kota di Level 1 meningkat menjadi 251 Kabupaten/Kota.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM mulai tanggal 24 Desember hingga 3 Januari 2021. Untuk penentuan Level PPKM di di Luar Jawa-Bali berdasarkan pada Level Asesmen Situasi Pandemi, dan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi di setiap Kabupaten/Kota, yang mana Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM. Rinciannya adalah sbb:

PPKM Level 1 meningkat dari 159 menjadi 191 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 2 menurun dari 193 menjadi 169 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 3 menurun dari 64 menjadi 26 Kabupaten/Kota; dan
PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.

“Pengaturan PPKM untuk periode 24 Desember 2021 s.d. 2 Januari 2022 tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Kecuali untuk hal-hal yang belum diatur, maka disesuaikan dengan level situasi asesmen Covid-19 di masing-masing daerah,” ucap Menko Airlangga.

Perkembangan Program Vaksinasi

Untuk rata-rata nasional pencapaian vaksinasi Dosis-1 yaitu 72,9%, dan Dosis-2 adalah 51,4%. Wilayah luar Jawa Bali menyumbang 53,9% laju rata-rata harian vaksinasi nasional.

Di sisi lain, masih terdapat 17 Provinsi yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70%, dan ini perlu didorong percepatannya, terutama untuk Provinsi Papua.

Selain itu, program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun sudah dimulai seminggu lalu, dan program ini meningkatkan laju vaksinasi nasional dengan rata-rata 1.030.503 dosis per hari.

Saat ini juga sedang dilakukan proses evaluasi Vaksin Booster homolog dari tiga produsen (Pfizer, Sinovac, dan Astra Zeneca) di BPOM, dan juga kemungkinan proses evaluasi vaksin heterolog.

Kajian heterologous sedang berproses dan diharapkan selesai pada pertengahan Januari 2022. Pemberian booster secara heterologous akan dilakukan setelah data kajian selesai sebagai dasar pemberian EUA BPOM.

Untuk vaksin booster ini, rencananya juga akan digunakan Vaksin Merah Putih, Vaksin Nusantara, Vaksin BUMN, dan Vaksin Kerja Sama Produksi Dalam Negeri, seperti yang dikembangkan oleh Unair & PT Biotis; Biofarma & Baylor College of Medicine; Kalbe Farma & Genexine; serta J Bio & Anhui Zhifei.

“Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara akan terus didorong percepatannya, sehingga akan dapat digunakan juga sebagai vaksin booster mulai pertengahan tahun depan. Pemerintah masih menyelesaikan revisi Perpres dan Permenkes untuk dasar pengaturan vaksin booster, termasuk mengenai harga, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi booster tersebut,” ucap Menko Airlangga.

Update Realisasi Anggaran Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 17 Desember 2021 mencapai Rp533,60 triliun atau 71,6% dari pagu Rp744,77 triliun, atau meningkat Rp123,62 triliun dari realisasi Kuartal III-2021 yang sebesar Rp409,98 triliun. Jika dilihat per klaster, realisasinya sebagai berikut

Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp147,44 triliun (68,6%)
Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp161,17 triliun (86,4%)
Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp87,47 triliun (74,2%)
Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp74,36 triliun (45,8%)
Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp63,16 triliun (100,5%)
Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp147,44 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 69,4% atau Rp3,13 triliun, Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp16,43 triliun atau 86,8%, dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 51,6% atau Rp29,95 triliun.

Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp161,17 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 98,1% atau Rp27,76 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 93,3% atau Rp46,54 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 69,8% atau Rp20,09 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 89,1% atau Rp7,84 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

Proyeksi Capaian Realisasi Program PEN sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp673,2 triliun atau 90,3% dari pagu, dengan capaian tertinggi pada klaster insentif usaha (113,9%).

“Dalam Ratas kami sampaikan skenario pertumbuhan ekonomi tahun depan, dan ini tergantung kepada efek dari Omicron atau varian Covid-19. Kalau semua terkendali, kami harapkan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai seperti yang ditargetkan dalam APBN sebesar 5,2% di 2022. Pemerintah juga menyiapkan dan melanjutkan Program PEN di 2022. Sekarang ini, proyeksi capaian realisasi Program PEN 2021 sekitar 90%, artinya ada 10% sisa anggaran Program PEN yang mungkin bisa digunakan tahun depan sebagai buffer untuk Program PEN, terutama klaster Perlinsos,” pungkas Menko Airlangga.

rn(GI/KP/fid)rn