Menteri Pertahanan Hadiri Pengukuhan Pengurus UNTAS 2025–2030 di Kupang

Kupang, Nusa Tenggara Timur — Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri kegiatan Uni Timor Aswa’in (UNTAS) dalam rangka pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat UNTAS masa bakti 2025–2030 yang diselenggarakan di Hotel Harper Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/1/2026). Acara pengukuhan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Kehadiran Menhan Sjafrie dalam kegiatan ini menjadi bentuk perhatian dan penghargaan negara terhadap peran serta kontribusi Warga Negara Indonesia asal Timor Timur yang sejak awal secara sadar dan konsisten memilih setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UNTAS dinilai sebagai organisasi yang memiliki nilai historis sekaligus peran strategis dalam menjaga persatuan, kebangsaan, dan stabilitas sosial, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam arahannya, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa persoalan dan perjalanan sejarah Timor Timur harus dipahami sebagai urusan kebangsaan yang dilandasi oleh ketulusan, empati, dan persaudaraan, serta diletakkan dalam semangat membangun masa depan bangsa. Negara, menurut Menhan, hadir untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan ruang pengabdian yang setara dan bermartabat.

Menhan juga mendorong agar UNTAS tidak hanya menjadi organisasi simbolik, tetapi mampu berkarya secara nyata, memperkuat konsolidasi internal, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan generasi muda, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Melalui momentum ini, Pemerintah berharap UNTAS dapat terus menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan nasional, memperkuat integrasi sosial, serta berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah timur Indonesia.

Kegiatan pengukuhan ini turut dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD, pejabat Kementerian Pertahanan, perwakilan TNI dan Polri di wilayah NTT, tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas warga asal Timor Timur. (Biro Humas dan Infohan Setjen Kemhan)