Connect with us

Nasional

Menutup Materi Hari Kedua Retret PWI, Dorong Peran Wartawan dalam Ekonomi Kerakyatan dan Komunikasi Kebencanaan

Published

on

Menutup Materi Hari Kedua Retret PWI, Dorong Peran Wartawan dalam Ekonomi Kerakyatan dan Komunikasi Kebencanaan

Bogor – Menutup rangkaian materi Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hari kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, pembekalan diisi oleh Kementerian Koperasi RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026) ini memberikan perspektif strategis mengenai peran ekonomi kerakyatan dan komunikasi kebencanaan, dua isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dari Kementerian Koperasi RI, paparan disampaikan oleh Staf Ahli Antarbidang Hubungan Lembaga, Henny Navilah, dengan tema “Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Implementasi Asta Cita”. Dalam paparannya, Henny menjelaskan bahwa hakikat ekonomi kerakyatan adalah menempatkan rakyat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Model ini bertumpu pada usaha bersama seperti koperasi, UMKM, dan ekonomi lokal, menolak dominasi kapital besar yang merugikan rakyat kecil, serta menegaskan kehadiran negara dalam mengelola cabang-cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. Seluruhnya berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Henny juga menekankan bahwa koperasi memiliki makna strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Melalui koperasi, rakyat ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberadaan koperasi desa, menurut Henny, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, materi dari BNPB disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Madya Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Dodi Yuleova, yang mengangkat praktik komunikasi kebencanaan. Dodi memaparkan pentingnya komunikasi risiko dan mitigasi bencana, peran pers sebagai penyelamat informasi publik, serta etika peliputan bencana dan edukasi kebencanaan melalui media. Dodi menyebutkan bahwa hingga 29 Januari 2026 tercatat 225 kejadian bencana di Indonesia, di mana pada saat krisis seluruh perhatian publik tertuju pada BNPB dan BPBD. Dalam konteks inilah, peran wartawan menjadi sangat krusial untuk menyampaikan komunikasi dan informasi yang akurat, menenangkan publik, dan mendorong kesadaran mitigasi. Melalui kegiatan Retret PWI ini, sinergi antara insan pers dan lembaga negara diharapkan semakin kuat, sehingga wartawan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga mitra strategis dalam melayani dan melindungi masyarakat.

(Biro Humas dan Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...