Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh berhenti hanya sebagai bahan mentah, tetapi harus mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk manufaktur.

Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Namun, perkebunan karet nasional masih didominasi oleh perkebunan rakyat dengan jutaan keluarga petani yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas tersebut.

“Karet ini sebagai dasar pembuatan furnitur, namun kenyataannya banyak perkebunan karet yang masuk kawasan hutan sehingga sering menimbulkan polemik, masalahnya banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya disana. Sehingga nanti akan kita atur dulu permasalahannya dan dibahas bersama Kementerian terkait”, tuturnya dalam rapat Komisi IV DPR dengan APKRAINDO, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Disisi lain, ia menyatakan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan nasional. Salah satu agenda utamanya yaitu mendorong komoditas karet agar dapat masuk dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Sekarang dana karet itu masuk ga dalam peraturan undang-undang, apabila tidak kami akan segera merekomendasikan bersama Kementerian yang ada. Sebab, apabila tidak ada pengelolaan karet akan sulit mencapai kemakmuran”, tutur Politisi Gerindra ini.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus diawali dengan pembenahan internal, khususnya dalam meningkatkan kualitas karet yang dihasilkan petani agar memiliki nilai tambah dan memenuhi standar industri. Menurutnya, peningkatan kualitas hasil produksi menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi tawar petani sekaligus meningkatkan daya saing industri karet Indonesia di pasar global.