Connect with us

Internasional

Muhyiddin Tolak Permintaan Raja Malaysia Koalisi dengan Anwar Ibrahim

Published

on

Kabarpolitik.com – Kontestan calon Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menolak permintaan raja untuk bekerja sama dan rekonsiliasi dengan Anwar Ibrahim. Sejauh ini memang belum ada pemenang dalam pemilu di Malaysia karena tak ada yang unggul mutlak.

Tidak ada pemenang yang mutlak dengan banyak partai saling bersaing. Pakatan Harapan, oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim bertujuan untuk memulihkan mandat yang dimenangkannya pada 2018, yang direbut oleh Front Nasional petahana melalui manuver politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari Front Nasional, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, melihat kekalahan itu sebagai titik balik dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak terputus sejak kemerdekaan.

Muhyiddin Yassin dari koalisi Aliansi Nasional mengatakan raja mengusulkan agar partainya bekerja sama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk membentuk pemerintahan persatuan. Muhyiddin mengatakan dia menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan masalah utama dan menolak koalisi untuk bekerja sama.

Muhyiddin, yang melakukan audiensi dengan raja, tetap teguh bahwa Aliansi Nasionalnya mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen, lebih dari 112 nominasi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana.

“Kemarin kami telah mengirimkan pernyataan undang-undang dari 115 anggota parlemen dan ini diakui oleh sekretaris pribadi raja,” klaim mantan perdana menteri itu.

Advertisement

“Namun, ketika saya bertemu dengan raja hari ini, saya diberi tahu bahwa itu tidak cukup karena alasan yang tidak diketahui,” tambahnya.

Raja Malaysia telah memanggil semua 30 anggota parlemen dari koalisi Front Nasional ke istana setelah pertemuan dengan pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan saingan Aliansi Nasional Muhyiddin Yassin dan tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan baru. Raja juga berpesan kepada seluruh warga Malaysia untuk bersabar dan tenang hingga proses pembentukan pemerintahan dan penunjukan perdana menteri ke-10 selesai.

Anwar Ibrahim mengatakan hingga kini belum ada kesimpulan yang dibuat oleh raja. Sementara beberapa kantor berita mengutip sumber yang mengatakan bahwa dia telah diangkat sebagai perdana menteri sementara.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...