Nasib Ma'ruf Amin di PBNU Ditentukan 22 September

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum membahas posisi Ma'ruf Amin yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Nasib jabatan Ma'ruf sebagai Rais Aam PBNU diputuskan pada 22 September 2018.

Sekjen PBNU Helmy Faisal mengatakan Ma'ruf akan diundang setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengambilan nomor urut. PBNU akan mendengarkan penjelasan Ma'ruf.

"Di situlah kita akan mendengar langsung pernyataan dari Rais Aam PBNU, sekaligus tentu kita akan melihat nanti apa yang menjadi keputusan dari rapat pleno tersebut," kata Helmy di Kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Baca: KH Ma'ruf Amin Sambangi PBNU

Di sisi lain, eks politikus PKB itu menjelaskan PBNU merasa terhormat dan tersanjung karena Ma'ruf dipilih Joko Widodo menjadi wakilnya pada Pilpres 2019. Helmy meyakini pemilihan Ma'ruf sudah melalui pertimbangan matang.

Selain ada kebutuhan masalah ekonomi, lanjut dia, sosok Ma'ruf juga dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dalam menghadapi gerakan-gerakan transnasional, radikalisme global, dan terorisme global. Menurut dia, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kehadiran sosok ulama yang dapat mempersatukan.

"Jadi kebutuhan untuk tantangan adanya potensi disintegrasi gerakan transnasional itulah saya kira melahirkan tuntutan agar peran ulama juga ikut ke pemerintahan," ucap dia.

NU secara organisasi akan tetap netral. NU bukan partai politik sehingga tak akan secara formal memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Tapi kalau dukungan secara informal dalam satu kegiatan yang bersifat kultural, ya warga NU sudah cerdas untuk memilih pemimpinnya," tegas dia.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Gbmj2oyk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>