Connect with us

Nasional

OJK: Jaminan Kesejahteraan Masyarakat di Perbankan Syariah Lebih Baik Dibanding Pinjol

Published

on

JAKARTA— Otoritas Jasa Keungan (OJK) menyebut bahwa transaksi di perbankan syariah lebih menyejahterakan masyarakat disbanding di pinjaman online (Pinjol).

Hal ini disampaikan Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Nyimas Rohmah, saat diwawancarai MUIDigital di sela-sela Ijtima Sanawi DSN MUI ke-18 di Hotel Mercure, Jakarta Barat, Kamis (1/12/2022).

Nyimas menjelaskan, sesuai road map pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tahun 2020-2025, salah satu pilarnya menekankan penguatan identitas perbankan syariah.

“Karena perbankan syariah beroperasi atas prinsip-prinsip syariah, sesuai maqooshid syariah, maka tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, ” ungkapnya.

Menurutnya, kesadaran menyejahterakan masyarakat ini harus menjadi identitas industry syariah, khususnya perbankan, untuk bisa dipilih masyarakat.

Advertisement

“Itulah yang harusnya kita perkuat. Kita tegaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah akan memberikan kebaikan kepada masyarakat karena memang didasari oleh prinsip syariah, ” tegasnya.

Banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol, menurut dia, karena minimnya literasi tentang pinjol. Itu membuat masyarakat tidak mengukur asas manfaat atau nilai kesejahteraan jika menggunakan pinjol. Padahal, perbankan syariah menawarkan jaminan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pinjol.

“Masyarakat cenderung hanya melihat bisa mendapatkan pinjaman uang dengan syarat yang mudah tetapi tidak dengan konsekuensinya seperti apa, ” ungkapnya.

Dia mencontohkan, banyak pinjol tidak resmi yang tidak memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah. Berbeda dengan pinjol, industry syariah memberikan informasi secara langsung sejak awal secara jelas sesuai prinsip syariah.

“Harus transparan, tidak ada informasi yang disembunyikan, semuanya harus jelas,” tuturnya.

Advertisement

Poin jaminan kesejahteraan masyarakat itulah yang membuatnya optimis dengan perkembangan industri syariah di Indonesia. Dia menilai potensi perkembangan industri syariah di Indonesia masih sangat besar. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...