Connect with us

Daerah

One Pesantren One Product Jabar Raup Transaksi Rp21 Miliar

Published

on

KOTA BANDUNG – Pesantren menyimpan potensi yang besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Selain menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, pesantren dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. 

Guna memaksimalkan potensi ekonomi pesantren, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  berinovasi. Salah satunya dengan meluncurkan program One Pesantren One Product (OPOP) tahun 2018 lalu. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaporkan, hingga saat ini 1.500 pesantren mengikuti program OPOP. Di tengah pandemi COVID-19, Pemda Provinsi Jabar berupaya memperluas pasar dengan memanfaatkan platform digital. 

“1500-an pesantren Alhamdulillah sekarang sudah punya bisnis dan berhasil selama pandemi karena dibimbing oleh Pemda Provinsi Jabar untuk memulai program wirausaha dan go digital,” kata Kang Emil usai menghadiri acara Temu Bisnis dan Penyerahan Hadiah OPOP di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (8/12/2020). 

Kang Emil mengatakan, Pemda Provinsi Jabar menargetkan 5.000 pesantren bergabung dalam program OPOP. Hal ini untuk membuktikan bahwa semangat wirausaha di pesantren dan digitalalisasi tidak hanya milik warga perkotaan, tetapi juga untuk warga di perdesaan yang menjadi basis keberadaan pesantren.

Advertisement

“Mudah-mudahan target 5.000 Pesantren sampai akhir masa jabatan, bisa diwujudkan dan kita bisa membuktikan bahwa semangat wirausaha semangat digitalisasi tidak hanya milik orang kota, tapi juga mereka-mereka yang ada di perdesaan,” ucapnya.

Selama pandemi COVID-19, produk-produk pesantren yang tergabung dalam OPOP dipasarkan melalui pameran online. Hal ini untuk lebih memudahkan pembeli dan pesantren melakukan transaksi jual-beli. 

“Selama pandemi COVID-19 kita melakukan pameran online, jadi pembeli bisa mengeklik seolah-olah berada di tempat pameran dan produknya dan sehingga bisa melakukan transaksi kepada pesantren,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga memberikan penghargaan tiga terbaik pesantren yang mengembangkan wirausaha. Produk ketiga pesantren tersebut akan dipromosikan ke pasar global. 

“Kami memberikan juga penghargaan tiga terbaik yang insyaallah akan jualan sampai ke luar negeri,” ucapnya. 

Advertisement

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji melaporkan, total transaksi dalam temu bisnis OPOP sebesar Rp21 miliar. 

“Proses temu bisnis digelar secara daring dan langsung, panitia mengundang para perwakilan Indonesia di luar negeri untuk kurasi produk yang dibutuhkan,” ujar Kusmana.

Dalam acara tersebut, Dinas KUK Jabar memperkenalkan inovasi dan transformasi digital yaitu website untuk transaksi jual-beli produk OPOP melalui situs opop.jabarprov.go.id.

“Di website tersebut ada kegiatan pameran produk OPOP online sehingga bisa disaksikan secara internasional. Di situs itu juga akan memudahkan transaksi karena akan tersambung langsung antara penjual dan pembeli di aplikasi WhatsApp,” ucapnya. 

Dua tahun berjalan, program OPOP mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI). 

Advertisement

KemenPANRB memberikan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 kepada Pemda Provinsi Jabar melalui OPOP di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). 

Penghargaan memang bukan hal terpenting dalam membangun Jabar. Namun, penghargaan dapat menggambarkan bahwa program OPOP sudah menyentuh ke akar persoalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (Pun)

               

//platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...