Connect with us

Jabodetabek

Pembangunan CP 201 Fase 2A Capai 9,205 persen

Published

on

Progres pembangunan CP 201 Bundaran HI – Harmoni Fase 2A hingga 25 November 2020 telah mencapai 9,205 persen. Pekerjaan ini sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah direncanakan.

“Secara umum saya ingin sampaikan bahwa pembangunan MRT Jakarta fase 2A masih terus berjalan, ”

Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta (Perseroda), William Sabandar menuturkan, pekerjaan meliputi rekayasa lalu lintas yang cukup masif karena di awal tahun depan akan dimulai penggalian dan mengerahkan mesin bor terowongan (tunnel boring machine). Selain itu halte Transjakarta juga telah selesai dikerjakan yang semula berada di median jalan kini berada di sisi kiri dan kanan jalan. Begitu juga dengan pembangunan pos polisi medan merdeka yang baru, relokasi pohon, serta pembangunan visitor center di kawasan Monas.

“Secara umum saya ingin sampaikan bahwa pembangunan MRT Jakarta fase 2A masih terus berjalan dan kita berupaya semaksimal mungkin agar jalur segmen satu, yaitu dari Bundaran HI menuju Harmoni sepanjang 2,8 kilometer dapat selesai pada Maret 2025 dan segmen dua, yaitu dari Harmoni menuju Kota sepanjang tiga kilometer dapat selesai pada Agustus 2027,” ujar William dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Senin (14/12).

Advertisement

William juga mengungkapkan, status terbaru dari perkembangan tender CP 202 Harmoni – Mangga Besar yang mengalami dua kali kegagalan tender.

“Setelah mengalami gagal tender pertama pada 4 November 2029 dan gagal tender kedua pada 6 Juli 2020, diadakan tindak lanjut koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan JICA yang menyepakati usulan agar dilakukan penunjukan langsung (direct contracting) untuk CP 202,” ungkapnya.

Kemudian, sambung William, diadakan rapat antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan RI dan PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan Pemerintah Jepang dalam hal ini Penasehat Khusus Kabinet untuk Infrastruktur Affairs yang juga mengusulkan perubahan metode pengadaan menjadi direct contracting yang menyepakati penggabungan kontrak pekerjaan antara CP 202 dan CP 205 agar target penyelesaian dan pengoperasion jalur fase 2A tetap terjaga.

Ditambahkan William, saat ini, CP 201 yang sedang berlangsung dikerjakan oleh Shimizu – Adhi Karya Joint Venture. Sedangkan pekerjaan sipil dan sistem perkeretaapian dari Bundaran HI sampai dengan Mangga Besar diputuskan akan digabungkan.

Advertisement

“Pilihan strategi direct contracting rencananya akan dimulai paling lambat pada Januari 2021 dan selesai pada Juni 2021 agar paket pekerjaan CP202 dan CP25 yang telah digabung tersebut dapat mulai dikerjakan pada Juli 2021. Sedangkan untuk CP 203 Mangga Besar – Kota sejauh ini tidak ada kendala dan masih dalam proses tender,” tandas William.

rn(rls/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik3 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik3 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...