Connect with us

Daerah

Pemerintah Beli Bahan Karet Lokal, Petani Sangat Terbantu

Published

on

Palembang — Program pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membeli karet milik petani untuk bahan baku aspal disambut gembira oleh para petani karet khususnya petani karet di Sumsel.

Untuk membeli karet milik petani ditiga Provinsi Sumsel, Jambi dan Lampung kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan dana sebesar 25 miliar.

Hal ini terungkap saat pembentukan silaturahmi Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan stakeholder terkait dengan perwakilan kelompok petani karet se Sumsel dalam rangka mendukung dan mensukseskan pemilu 2019 dihotel Blessing, Jalan Sirna Raga, Kecamatan Ilir Timur II Palembang Senin (4/3).

Dalam silaturahmi ini turut dihadiri, Kementerian PUPR, Gapkindo, PT Pusri, PT PN 7 dan Dinas perkebunan Provinsi Sumsel.

Dina perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan Kementerian PUPR pembuatan aspal dari bahan baku karet sudah lama diteliti oleh kementerian PUPR untuk penggunaan nya baru terlaksana dan diterapkan pada tahun 2018 karet tahan dan fleksibel dalam penggunaan aspal karet dalam satu kilogram jalan hanya membutuhkan tiga ton karet.

Advertisement

“Sekitar 25 miliar yang dianggarkan untuk membeli karet di tiga provinsi Sumsel, Jambi dan Lampung. Untuk realisasi pembelian karet di Sumsel baru di Muba, Banyuasin dan OKU. Untuk harga perkilo nya kami beli dari petani beragam,”katanya

Sementara itu, Saripudin petani karet dari UPPB 21, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Muba ini sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan membeli karet milik petani untuk bahan baku aspal.

“Dengan pembelian karet oleh kementerian PUPR ini petani sangat terbantu. Kalau selama ini harga karet paling tinggi 8700 perkilo gram nya, dan PUPR akan membeli nya dengan harga 9700 perkilo gram nya,”katanya Saripudin.

Selanjutnya, dirinya berharap program pembelian karet oleh PUPR terus berlanjut dan kedepannya petani karet tidak lagi menjual karet dengan harga murah.

“Sekali lagi kami petani karet mengucapkan terima kasih terkhusus kepada presiden Jokowi yang telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk membeli karet milik petani,”ucapnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...