Pengarusutamaan Gender di Jabar: 33% Pejabat Struktural Pemda Provinsi Adalah Perempuan

KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens menyempurnakan pengarusutamaan gender dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, sekitar 33 persen pejabat struktural di Pemda Provinsi Jabar saat ini adalah perempuan. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 28 persen. 

Peningkatan tersebut, kata Kang Emil, menjadi wujud pengarusutamaan gender dalam lingkup pemerintahan. 

“Untuk menyempurnakan rencana aksi daerah dalam pengarusutamaan gender, sudah kami lakukan,” kata Kang Emil dalam verifikasi lapangan secara online dalam rangka Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (15/3/2021).

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional.

Selama dua tahun di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Pemda Provinsi Jabar memberikan hak dan peluang yang sama kepada perempuan yang berprestasi untuk mengisi jabatan struktural.

Menurut Kang Emil, hal tersebut sesuai dengan misi kedua Pemda Provinsi Jabar yakni melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif. 

“Saya tambahkan, dalam dua tahun ini, kenaikan dan peluang yang sama kepada perempuan yang berprestasi di jabatan struktural Pemda Provinsi Jabar,” tuturnya.

“Di mana salah satunya adalah pengarusutamaan gender dan perlindungan anak,” imbuhnya. 

Selain itu, Kang Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar meluncurkan sejumlah program pemberdayaan perempuan dan anak. Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Cita-Cita). 

Sekoper Cinta merupakan inovasi Pemda Provinsi Jabar untuk mendorong kemandirian perempuan tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan ibu. 

Sekoper Cinta juga mengajarkan para perempuan untuk mengetahui potensi diri serta meningkatkan keterampilan dengan pembagian kelompok kecil berdasarkan minat masing-masing, mulai dari menjahit, memasak, hingga urusan kecantikan.

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat menjadikan Sekoper Cinta sebagai pilot project kerja sama di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Inovasi terkait pembinaan terhadap perempuan dan anak antara lain yang kami banggakan Sekoper Cinta yang sampai diapresiasi oleh Korea Selatan karena universal dan sudah menjalin kerja sama,” ucapnya.

“Perempuan harus pintar dan cerdas dalam kondisi apapun. Jika tidak formal, maka kita berikan lewat edukasi informal di Sekoper Cinta,” tambahnya.

Selain Sekoper Cinta, Pemda Provinsi Jabar meluncurkan program terkait pemberdayaan perempuan dan anak. Mulai dari Ngabaso (Ngabaturan Barudak Sakola Online), Kalua (Kampung Keluarga Juara), sampai Kekasih Juara (Kendaraan Konseling Silih Asih).

“Kami juga terus melakukan pengurangan perkawinan anak lewat program Stoper Anak atau stop perkawinan anak di Jabar,” katanya. 

Adapun dari 27 kabupaten/kota di Jabar, 24 daerah sudah meraih penghargaan APE. Anugerah yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI ini merupakan prestasi yang dicapai dengan menunjukan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

“Dari 27 kota/ kabupaten, 24 daerah sudah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, menandakan hampir 100 persen pembinaan terhadap daerah terus kami lakukan,” ucap Kang Emil.

Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Agustina Erni mengatakan, verifikasi lapangan online bertujuan untuk melihat lebih dalam lagi data dan informasi tentang pelaksanaan PUG di wilayah Jabar. 

“Karena data itu dapat kita pakai sebagai landasan untuk menyusun langkah ke depan dalam rangka pelaksanaan PUG yang lebih terencana, efektif dan efisien,” kata Agustina.

Agustina pun mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanan PUG berikut capaiannya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

“Tepat sekali waktunya menyerahkan data secara online, Kementerian PPPA berterima kasih dan mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar yang telah melengkapi data dan informasi secara lengkap,” tuturnya.

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan verifikasi data hasil pelaksanaan PUG dalam rangka APE ini dilakukan secara online. Hal ini menjadi tantangan Kementerian PPPA dan tim verifikator serta Pemda dalam penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan.

“Saya berharap verifikasi secara online ini dapat berjalan lancar,” ucap Agustina. (Pun/Humas Jabar)