Connect with us

Daerah

Perintah Wagub Marlin, Selesaikan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Published

on

Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi merupakan masalah klasik bagi petani-petani di daerah. Setidaknya hal tersebut yang Wagub Marlin dengar langsung dari petani-petani saat berkeliling ke kabupaten-kabupaten.

“Ini merupakan masalah yang sudah berlarut-larut dan harus dipecahkan segera. Langkah konkrit adalah dudukkan masalah ini dengan Dinas Pertanian seluruh Kabupaten / Kota se-Kepri untuk mengetahui akar permasalahannya,” kata Wagub Marlin saat Rapat Pembahasan Tentang Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Gedung Daerah, Kamis (10/6).

Dalam kesempatan itu Wagub Marlin meminta Dinas Pertanian Provinsi untuk segera menjadwalkan rapat melalui video conference dengan melibatkan seluruh stakeholder yang meliputi Dinas Pertanian Kabupaten / Kota se-Kepri, pihak distributor, serta Bank BRI selaku penyedia Kartu Tani dan mesin EDC serta Kementerian Pertanian.

 

Advertisement

“Pemprov Kepri yang memiliki fungsi pengawasan terhadap program ini, memiliki ketergantungan yang besar terhadap penyuluh pertanian. Idealnya setiap desa memiliki satu orang penyuluh. Dengan keterbatasan penyuluh yang kita miliki, ini juga salah satu masalah yang perlu kita pecahkan” ujar Wagub Marlin.

Sementara itu Sekdaprov H.T.S. Arif Fadilah menyampaikan bahwa Pemprov Kepri mendorong kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Agar petani tidak dikecewakan dengan lambatnya proses distribusi.

“Saya memahami perasaan petani. Pasti mereka kecewa dengan lambatnya proses distribusi. Padahal dana di kartu tani sudah disetorkan, tetapi pupuk tidak ada stoknya,” ujar Sekda Arif.

Sekda Arif juga meminta Dinas Pertanian Provinsi Kepri segera menyurati pihak distributor mengenai alasan lambatnya distribusi pupuk subsidi ke daerah di Kepri. Juga dalam surat tersebut menyarankan pihak distributor untuk membuka kantor perwakilan di Kepri untuk memudahkan distribusi.

“Surat itu nanti ditembuskan ke Menteri Pertanian agar pihak kementerian tahu kita peduli akan program pemerintah pusat ini dan problem pada pendistribusiannya” tegas Sekda Arif

Advertisement

Pada kesempatan yang sama Kabid Sarpras Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepri Suryani menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk petani.

“Masalah utamanya adalah karena kita di Provinsi Kepri penyaluran pupuk masih memakai sistem operasi pasar, karena belum ada penunjukan pengecer oleh distributor. Petani sudah melakukan penebusan dengan kartu tani tapi pupuk belum tersedia di tempat menggesek mesin EDC. Uang yang disetor petani kepada pemegang EDC, setelah terkumpul baru disetorkan ke distributor,” tutur Suryani.

Turut menghadiri rapat ini Kepala Biro Administrasi Perekonomian Novianto, Perwakilan Dinas Pertanian dan Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

rn(rls/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...