Connect with us

Politik

PINDAD Dinilai Siap Jadi Tulang Punggung Kemandirian Alutsista Nasional

Published

11 bulan ago

on

rnWakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan komitmen Komisi I dalam mendorong penguatan kemandirian industri pertahanan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi PT PINDAD (Persero). Hal tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke fasilitas produksi PT PINDAD di Malang, Jawa Timur, yang berfokus pada lini produksi amunisi dan berbagai sistem persenjataan.rnDalam kunjungan tersebut, Komisi I menerima paparan menyeluruh terkait perkembangan produksi dan inovasi PT PINDAD. “Kami mendapatkan presentasi dari PINDAD secara keseluruhan, bukan hanya soal amunisi, tetapi juga kendaraan nasional, alutsista, tank, dan berbagai jenis senjata. Progresnya sangat bagus sekali,” ujar Sukamta, Selasa (2/12/2025). Ia menilai hasil pengembangan PINDAD menunjukkan potensi besar dalam memperkuat kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) nasional.rnSukamta menegaskan bahwa Komisi I DPR RI secara konsisten menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI agar memaksimalkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri. “Dalam beberapa rapat dengan Menhan dan Panglima TNI, kami terus mendorong agar alutsista produksi dalam negeri digunakan semaksimal mungkin untuk menuju kemandirian,” jelasnya. Menurutnya, ketergantungan pada produk luar negeri semakin berisiko di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil.rnIa juga mengungkapkan bahwa situasi internasional saat ini membuat harga alutsista dan bahan bakunya meningkat tajam. “Di tengah geopolitik yang makin panas dan perang di berbagai belahan dunia, alutsista ini makin sulit didapatkan dan makin mahal. Harga bahan baku maupun produknya bisa naik sampai 400 hingga 500 persen, dan barangnya pun langka,” tegas Sukamta. Kondisi tersebut memperkuat urgensi mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional.rnOleh karena itu, Sukamta menilai PT PINDAD memiliki peran strategis sebagai tulang punggung (backbone) kemandirian pertahanan Indonesia. “Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus menuju kemandirian alutsista sendiri, dan PT PINDAD menjadi backbone di situ,” katanya. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas PINDAD merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan pertahanan nasional.rnSelain fokus pada sektor pertahanan, Sukamta juga mengapresiasi pengembangan diversifikasi produk yang dilakukan PINDAD. Ia menyebut bahwa PINDAD tengah mengembangkan produk seperti bensin berbasis sawit, peralatan sistem pertanian, dan inovasi pendukung lainnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa core utama PT PINDAD tetap berada pada sistem pertahanan yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...