Connect with us

Politik

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono Terima Kunjungan Dubes AS, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Perdamaian

Published

on

rnJakarta – Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Yong Kim, di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Pertemuan itu membahas pengentasan kemiskinan, perdamaian dan demokrasi di dunia, khususnya di Indonesia.rnMardiono yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan berharap investasi AS terus konsisten membantu program-program pengentasan kemiskinan global termasuk di Indonesia.rn“Ini sebagai bentuk upaya bersama dunia menjalankan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dunia dalam mengentaskan kemiskinan dan tidak adanya kelaparan melalui ketahanan pangan,” jelas Mardiono.rnSelain itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok, menganut asas politik bebas aktif. Indonesia bahkan telah berperan aktif dalam penyelenggaraaan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Gerakan Non Blok.rn“Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kita untuk turut menjaga perdamaian dunia, ini merupakan salah satu bentuk perananan Indonesia dalam kancah global termasuk sebagai mediator perdamaian yang terjadi pada konflik internasional,” ungkap dia.rnDalam konteks politik nasional, lanjutnya, PPP akan terus melaksanakan tugas menjaga persatuan dan menjadi aktor pembangunan negara. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, maka PPP terus berperan sebagai partai yang menjalankan kedaulatan demokrasi dengan tetap berpedoman pada akidah.rn“Landasan ini yang menjadi dasar PPP untuk terus menyebarkan kebaikan rahmatan lil alamin dan menjaga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai wujud menjaga nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan, dan ini juga merupakan bentuk implementasi PPP dalam menjalankan amanah Pancasila,” terangnya.rnPada kegiatan itu, Plt Ketum PPP Muhamad Mardino didampingi Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Ermalena, Bendahara Umum PPP Arya Permana, Ketua DPP Dahlia Umar, Iskandar, Wasekjen PPP Norman Zein dan Wabendum PPP Nadia Hasna Humaira.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...