Connect with us

News

Presiden Jokowi: Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri

Published

on

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pembangunan smelter di tanah air dilakukan untuk menciptakan nilai tambah produk tambang di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021) siang.

“Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51 persen saham Freeport. Dan saat itu juga, kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi, kita ingin nilai tambah itu ada di sini,” ungkap Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia.

“Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita,” tegasnya.

Advertisement

Menurut Presiden, pembangunan smelter di dalam negeri ini akan memperkuat hilirisasi industri. Presiden mengatakan pihaknya akan meminta perusahaan tambang baik swasta maupun BUMN untuk melakukan hilirisasi agar komoditas tambangnya memiliki nilai lebih tinggi.

“Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain,” tegasnya.

Hilirisasi, imbuh Presiden, juga akan memberikan nilai tambah bagi negara yang juga berarti akan memberikan pemasukan yang lebih tinggi pada negara. Selain itu, juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membuat bangsa Indonesia semakin mandiri dan semakin maju.

“Tadi disampaikan Pak Menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40 ribu tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya, terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum nanti kalau sudah beroperasi,” ujarnya.

Dibangun di atas lahan seluas 100 hektare, smelter PT Freeport Indonesia ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480 ribu ton logam tembaga. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan bagian dari MIND ID, BUMN holding industri pertambangan.

Advertisement

“Saya berharap kehadiran PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke KEK Gresik ini, khususnya industri turunan tembaga untuk ikut berinvestasi di sini,” ujar Presiden.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal agar iklim investasi di tanah air makin baik. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan makin diminati sebagai negara tujuan investasi.

“Seperti yang diminta oleh Pak Menko tadi, infrastrukturnya terus akan kita dukung, kemudahan dan kepastian berusaha akan kita dukung, kemudian ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan industri juga nanti pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten juga ikut mendukung, agar KEK Gresik ini semakin maju. Dan, Indonesia akan semakin diminati sebagai tujuan investasi,” pungkasnya.

Dalam acara ini Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk., Haryanto Adikoesoemo.

Advertisement

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik2 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik2 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...