Connect with us

Politik

Puan Maharani Ajak Jepang Investasi di Proyek IKN Nusantara

Published

on

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. Dalam pertemuan tersebut, Puan mengungkapkan kerja sama Indonesia-Jepang bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi di Asia.

Puan beserta rombongan disambut di Kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo, Selasa (10/10/2023) sore waktu setempat. Pertemuan bilateral ini diselenggarakan dalam rangkaian kunjungan kerja Puan ke Jepang selama beberapa hari.

Kunjungan Delegasi DPR yang dipimpin Puan itu juga bertepatan dengan 65 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang ketiga terbesar.

Dalam pertemuannya dengan PM Fumio Kishida, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, serta Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Sementara itu, PM Jepang Fumio Kishida didampingi oleh Wakil Ketua Sekretaris Kabinet Moriya Hiroshi, Wakil Menteri Luar Negeri Funakoshi Takehiro dan Wakil Ditjen Biro Urusan Asia dan Oseania Hayashi Makoto.

Advertisement

“Dua negara kita sudah menjadi sahabat dekat selama lebih dari enam dekade, dengan kerjasama yang erat dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pertukaran budaya,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, Indonesia masih menjadi tujuan wisatawan asal Jepang untuk berlibur menikmati keindahan alam di bumi pertiwi. Warga Indonesia pun disebut Puan banyak yang datang ke Jepang, baik untuk urusan bisnis maupun berwisata. “Sehingga masyarakat kedua negara kita sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik,” jelasnya.

Dengan banyaknya kunjungan masyarakat kedua negara, Puan berharap Indonesia dengan Jepang terus berupaya mengembangkan persahabatan. Untuk mendukung hal tersebut, menurutnya, dibutuhkan peran parlemen kedua negara.

“Dengan ditopang hubungan parlemen yang kuat dan bersahabat, ke depannya tentu kita menginginkan agar persahabatan antara Indonesia dan Jepang menjadi lebih erat dan terus saling menguntungkan bagi rakyat kedua negara,” ungkap Puan.

Ditambahkannya, diperlukan peningkatan hubungan kerja sama seperti dalam bidang ekonomi untuk memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Puan meyakini kerja sama Indonesia dan Jepang dapat berdampak besar untuk iklim perekonomian Asia.

Advertisement

“Seperti dalam bidang ekonomi, besar harapan kami kerjasama Indonesia dengan Jepang terus saling menguatkan, sehingga kedua negara kita bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Asia,” sebutnya.

Puan merinci berbagai peningkatan kerja sama ekonomi yang bisa dilakukan Indonesia dan Jepang. Menurutnya, Jepang dapat ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, apalagi dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang baru saja disahkan DPR, investor diberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Bukan hanya itu, Puan juga mendorong komitmen perusahaan otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, khususnya untuk kendaraan listrik. Dimana saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi pemanasan global.

“Tentunya kami berharap Jepang dapat menjadi sahabat yang turut berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor. Seperti di bidang otomotif, maupun juga dalam pembangunan IKN Nusantara yang sudah berjalan,” kata Puan.

Indonesia sendiri diketahui terus berupaya membuka peluang kerja sama agar menguntungkan bagi kedua negara. Puan juga menyebut, ekonomi Indonesia sendiri dalam sepuluh tahun terakhir sudah mengalami banyak kemajuan.

Advertisement

“Berbagai infrastruktur sudah dibangun yang membuat Indonesia dapat menjadi pusat produksi yang strategis di Asia,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar Jepang dapat menerima lebih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia mengatakan, kehadiran PMI dapat berkontribusi untuk kedua negara.

Menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang berada di Jepang pada tahun 2023 mencapai 70.301 orang. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 36.000 orang pada tahun 2022.

“Indonesia juga percaya bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia di Jepang, dapat terus berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Jepang dengan diberikan kesempatan yang lebih,” urai Puan.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...