Ridwan Kamil: Digitalisasi Adalah Kewajiban

KOTA BANDUNG- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memahami bahwa semua sektor, seperti ekonomi dan pendidikan, tidak bisa lepas dari digital. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi menjadi suatu keharusan. 

Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil menuturkan, pandemi Covid-19 memaksa semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, perbankan, hingga masyarakat, harus berdaptasi dengan teknologi atau digital. 

“Kami menyadari bahwa tidak ada kehidupan di Jabar yang tidak bisa disentuh oleh digital,” kata Ridwan Kamil, saat menjadi pembicara dalam Webinar InJabar bertema “Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (23/04/2021). 

Menurut Ridwan Kamil, Covid-19 mengajarkan bahwa ekonomi digital ini membuat perekonomian bertahan, dimana semua orang dipaksa online, baik itu seminar, sekolah, jual-beli, karena adanya pembatasan.

“Pemda Provinsi Jabar saat ini terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia. Dalam pemulihan ekonomi, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan,” ucapnya.

Ridwan Kamil menegaskan bahwa digital ini adalah sebuah hal yang wajib dan bukan lagi pilihan, jika di tahun 2045 Indonesia mau menjadi negara hebat, negara maju, maka Sumber Daya Manusia (SDM) milenial atau generasi Z itu harus kompetitif dan produktif, itu hanya ada di domain digital.

“Percepatan digitalisasi ekonomi di Jabar bersifat inklusif. Artinya, tidak hanya fokus di pemerintahan, tetapi juga masyarakat. Salah satu inovasi yang digagas Pemda Provinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital,” ujarnya.

Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya. 

Sejak diluncurkan pada 10 Desember 2018, Pemda Provinsi Jabar sudah memasang wifi di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali.

“Jadi jangan kaget kalau di Jabar kasih makan lele pakai handphone, cari ikan di laut dengan teknologi fish finder. Semua inovasi itu kita lakukan sebagai bagian kemajuan zaman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Desa Digital mendapatkan penghargaan bergengsi di tingkat internasional. Desa Digital terpilih sebagai Digital Equity and Accessibility dalam ajang IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2020.

Desa Digital mendapat penghargaan tersebut karena dinilai mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet.

Ridwan Kamil menambahkan, untuk mendongkrak perekonomian di desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program One Village One Company (OVOC) alias satu perusahaan di masing-masing desa.

Kita memberdayakan tanah-tanah desa dengan program satu desa satu perusahaan, kita punya mimpi 5.312 desa, punya 5.312 perusahaan,” tuturnya. 

Sementara untuk pemberdayaan desa melalui ekonomi keumatan, pihaknya juga telah meluncurkan program One Pesantren One Product (OPOP). OPOP mendorong pesantren di Jabar untuk memiliki produk unggulan sehingga mandiri secara ekonomi. 

Hingga 2020, terdapat 1.574 produk asal OPOP dengan sebaran pesantren di 825 kecamatan se-Jabar. Ditargetkan, jumlah peserta OPOP bertambah 1.000 pesantren baru di 2021. (Parno/ Humas)