Connect with us

Daerah

Ridwan Kamil: Kawal Bersama Vaksinasi Anak

Published

on

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua pihak mengawal vaksin bagi anak usia 12-17 guna mencapai kekebalan kelompok sehingga COVID-19 dapat ditanggulangi.

Gubernur meninjau kick off vaksinasi anak di Kabupaten Majalengka dan Ciamis secara virtual dari kantor Dinas Pendidikan Jabar, Kota Bandung, Rabu (28/7/2021).

Vaksinasi anak di Majalengka – Ciamis dilakukan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Jabar tahun 2021 secara hybrid yang diresmikan Gubernur. Turut hadir secara virtual Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

“Saya titip monitor kegiatananya semoga akhir tahun 70 persen warga khususnya Majalengka dan Ciamis tercapai herd immunity,” ujarnya.

Untuk mengejar target tersebut, Kang Emil sudah menginstruksikan semua jajarannya agar fokus pada penanganan COVID-19. Gubernur bahkan kini menganggap semua perangkat daerah sebagai dinas kesehatan.

Advertisement

“Kita kawal vaksinasi anak sampai Desember 2021, keluarkan semua jurus dan hari ini semua dinas adalah dinas kesehatan,” kata Kang Emil.

Vaksinasi anak di Majalengka digelar di Pondok Pesantren Mufidah dengan sasaran 3.200 anak usia 12-17 tahun dalam sehari. Sementara target keseluruhan vaksinasi anak di Majalengka berjumlah 99.148 orang di 26 kecamatan.

Gubernur dalam arahannya meminta Pemkab Majalengka membuat sentra vaksinasi di sekolah, pesantren dan memanfaatkan mobil keliling untuk menjangkau anak di pelosok. “Gunakan sekolah sebagai sentra vaksinasi, pesantren, mobil vaksinasi dan gandeng perusahaan sebagai mitra,” kata Ridwan Kamil.

Adapun di Ciamis, vaksinasi anak digelar di rumah sakit ortopedi dengan sasaran 300 orang per hari. Sementara target anak usia 12-17 tahun di seluruh Ciamis yang harus menerima vaksin berjumlah 118.000 orang.

Cakupan vaksinasi Ciamis baru 10,47 persen. Angka ini cukup rendah untuk mencapai 70 persen. Namun antusiasme warga cukup tinggi sehingga ada harapan. Gubernur mendorong percepatan suplai vaksin ke Ciamis.

Advertisement

“Respons yang tinggi dari masyarakat Ciamis harus dibarengi dengan suplai vaksin yang lancar ke Ciamis jangan sampai drop vaksin terlambat,” ujar Ridwan Kamil.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menyemangati  anak yang akan divaksin. Ia mengajak semua anak di Jabar untuk divaksin saat ada kesempatan. Anak yang sudah divaksin akan menjadi pahlawan bagi dirinya dan orang lain.

“Saya mengajak usia anak-anak di Jabar segera vaksinasi, tak perlu takut karena dengan divaksin telah menjadi pahlawan yang melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan COVID,” tuturnya.

Dalam momentum peringatan HAN 2021 tingkat Jabar, Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada Gubernur Jabar yang terus berkomitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Apresiasi kepada Gubernur Jabar dan jajarannya yang tidak hanya menyelenggarakan rangkaian kegiatan tapi terus memberikan komitmen dan kerja nyata dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Jabar,” ujar Bintang.

Advertisement

Ia menjelaskan, UU Perlindungan Anak menyebutkan ada empat hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan, serta hak berpartisipasi. Empat hak tersebut harus dijamin pemenuhannya oleh semua pihak tak hanya pemerintah.

“Terpenuhinya hak-hak dasar anak ini akan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal, karenanya hak dasar harus dapat dinikmati semua anak tanpa terkecuali dalam situasi sesulit apapun,” katanya.

HAN 2021 tingkat Jabar dihadiri para secara virtual oleh bupati/wali kota serta sejumlah organisasi anak. Sementara yang dilakukan di Aula Disdik Jabar Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung,  menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jabar melantik kepengurusan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Jabar sekaligus mengukuhkan pengurus Forum Genre Jabar masa bakti 2021-2023.

Gubernur juga meluncurkan program Stopan (Stop Perkawinan Anak) Jabar diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai upaya mencegah pernikahan dini apalagi saat pandemi COVID-19.

Advertisement

Peluncuran Stopan Jabar diiringi penandatanganan komitmen bersama antara Pemda Provinsi Jabar dengan tiga instansi vertikal yaitu Pengadilan Tinggi Jabar, BKKBN Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar.

rn

(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...