Connect with us

Politik

Rifqinizamy Karsayuda Pastikan Banpres 10 Miliar untuk Kabupaten Tabalong Tangani Karhutla Tepat Sasaran

Published

on

Rifqinizamy Pastikan Banpres 10 Miliar untuk Kabupaten Tabalong Tangani Karhutla Tepat Sasaran

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengunjungi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya memantau realisasi Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Menurutnya, bantuan harus benar-benar mendukung upaya mitigasi dan penanganan karhutla di lapangan.

“Kami memastikan bahwa dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp10 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” ungkap Rifqinizamy, Jumat (30/10/2026).

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD, yang dinilainya tanggap dalam menangani karhutla dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Ketua Komisi II itu, keterlibatan masyarakat dan relawan hingga tingkat desa menjadi salah satu kunci penting dalam penanggulangan karhutla. Partisipasi mereka diperlukan agar upaya pencegahan maupun pemadaman dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan.

Selain penanganan kebakaran, Rifqinizamy turut menyoroti kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi dampak bencana, terutama gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Ia mendorong agar seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Tabalong diaktifkan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen bagi masyarakat terdampak.

Advertisement

“Sektor kesehatan adalah sektor yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini. Saya kira seluruh puskesmas di Kabupaten Tabalong harus diaktivasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Rifqinizamy menegaskan, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi dan pemadaman hingga penanganan dampak kesehatan. Penggunaan dana Banpres secara tepat sasaran diharapkan dapat mendukung upaya penanggulangan bencana sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik31 menit ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik32 menit ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik32 menit ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik32 menit ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik33 menit ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik34 menit ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik35 menit ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik36 menit ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik36 menit ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik38 menit ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...