Connect with us

Politik

Rina Sa’adah: Penanganan Karhutla Perlu Dilakukan Secara Terpadu

Published

12 bulan ago

on

rnKejadian kebakaran hutan belakangan ini semakin marak dan meluas di berbagai wilayah Indonesia. Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta pemerintah melakukan penanganan terpadu untuk meminimalkan potensi kerugian materiil maupun immateril.rn“Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan titik api, pencegahan, penanganan hingga penegakan hukum. Selain itu, penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak juga sangat penting,” ujar Rina, di Jakarta, Rabu (30/7/2025).rnRina mengungkapkan berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Agustus 2025 merupakan puncak musim kemarau. Disebutkan bahwa dari analisis curah hujan 10 hari terakhir, sebagian besar wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami minimnya hujan.rn“Situasi ini mempunyai potensi tinggi terjadinya Karhutla. Bahkan berdasarkan peta Fire Danger Rating System (FDRS) menunjukkan zona merah yang mengindikasikan bahaya sangat tinggi, bahkan bisa terjadi tanpa sumber api dari manusia. Ini yang harus diantisipasi bersama,” kata Politisi Fraksi PKB ini.rnSituasi ini, kata Rina, membutuhkan kolaborasi bersama antar kementerian/lembaga. Menurutnya meskipun Kementerian Kehutanan adalah otoritas utama dalam sektor kehutanan, mereka tidak dapat menangani karhutla sendiri. rnOleh karena itu, dia mengapresiasi langkah Menteri Kehutanan yang telah berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, Pemerintah Daerah, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. 
“Koordinasi dan kolaborasi harus diperluas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder),” ujarnya.rnRina menambahkan, pada Ditjen Penegakan Hukum di Kementerian Kehutanan telah tersedia alokasi anggaran untuk Prasarana dan Sarana serta Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan tahun 2025. rn“Sebaiknya anggaran ini dimanfaatkan dengan maksimal untuk menghadapi karhutla,” tambahnya.rnRina juga mengingatkan, dalam pengajuan RKA 2026, Kementerian Kehutanan telah menargetkan penurunan luas kebakaran hutan sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2023. “Saya berharap pencegahan dan penanganan karhutla tahun ini dapat berjalan baik melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.rnPenanganan karhutla, selain dilakukan di darat, juga melibatkan operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing. Selain itu, pasukan Manggala Agni, aparat TNI, Kepolisian, dan masyarakat turut berperan aktif.rnDalam beberapa tahun terakhir Indonesia dinilai mampu mengelola secara baik Karhutla sehingga tidak sampai memicu kerugian besar baik di dalam maupun di luar negeri. Hingga pertengahan tahun ini, BNPB mencatat telah terjadi 278 kasus karhutla secara nasional. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...