Roberth Minta Pemerintah Pastikan Kelaikan Transportasi Jelang Nataru

SURABAYA (7 Desember): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meminta pemerintah dan operator transportasi nasional memastikan kelaikan operasi (ramp check) sarana dan prasarana di semua moda transportasi, termasuk penerapan standar pelayanan minimum menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal itu ditegaskan Roberth saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (6/12). Komisi V menggelar pertemuan dengan beberapa mitra kerja guna membahas rencana operasi angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan operator transportasi nasional agar dalam penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 memastikan kelaikan operasi (ramp check),” ujar Roberth.

Selain itu, lanjut Roberth, pemerintah dan operator transportasi nasional juga perlu melakukan tindakan preventif keselamatan dan kelancaran pada titik-titik krusial dan daerah wisata, termasuk pada perlintasan kereta api, mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan delay management, mempercepat penyelesaian preservasi di ruas jalan nasional dan jalan tol.

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga meminta agar ada skema penguraian kemacetan dengan melakukan sinergi bersama pemerintah daerah serta meningkatkan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

“Harus memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi kecelakaan dan potensi bencana serta memastikan kesiapan dengan melakukan simulasi apabila terjadi keadaan darurat,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR mengunjungi beberapa titik, yakni Posko Nataru 2023/2024 di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, ruas tol, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Roberth, potensi perjalanan pada libur Nataru 2023/2024 naik signifikan dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, kata Roberth, potensi pergerakan secara nasional pada Nataru kali ini sekitar 123,8 juta orang dengan potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak adalah di Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang, dan prediksi perjalanan menuju Jawa Timur sebanyak 20,72 juta orang.

“Bila tidak diantisipasi, bisa menimbulkan masalah lalu lintas, misalnya meningkatnya kasus kecelakaan, kemacetan, dan menimbulkan ketegangan antara sesama pengendara atau penumpang dalam perjalaanan,” pungkas Roberth.

(dpr.go.id/*)