Connect with us

Politik

Roy Suryo Baru Mengembalikan Barang Rp500 Juta

Published

on


Jakarta: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Subroto Dewa Broto menyampaikan eks Menpora Roy Suryo baru mengembalikan barang milik negara (BMN) senilai Rp500 juta. Itu pun dilakukan pada akhir 2015.

“Pengembalian dilakukan atas surat yang dilayangkan Kemenpora pada awal 2014,” kata Gatot kepada Medcom.ID di gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018. 



Belakangan, hasil temuan Badan Pemeriksan keuangan (BPK) menyatakan barang yang dikembalikan Roy Suryo itu belum menutupi seluruh BMN.

“(Pengembaliannya) belum nendang, penyusutannya kecil,” ujar Gatot. 

Atas dasar itu, Kemenpora lantas menyurati kembali Roy Suryo tertanggal 1 Mei 2018. Total, Kemenpora sudah menyurati petinggi Partai Demokrat itu sebanyak tiga kali.

Advertisement

Di surat terakhir, Kemenpora meminta Roy mengembalikan sebanyak 3.226 aset negara. “(Ribuan) aset itu merupakan hasil dari penyusutan sebelumnya,” kata dia.

Namun, menurut Gatot, Roy berkukuh telah mengembalikan semua aset yang pernah dia pakai. “Beliau merasa sudah mengembalikan semua (BMN).”

Baca: Aset Negara di Roy Suryo Mengganjal Kemenpora Raih WTP

BPK masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kemenpora akibat persoalan aset ini. 

“Selama kami dianggap tidak bisa menarik (aset) itu, (maka) akan (terus) menjadi temuan,” kata dia.

Advertisement

Persoalan pengembalian aset ini sempat mencuat saat Kemenpora melayangkan surat bernomor 1711/MENPORA/INS.VI/2016. Surat yang keluar pada 2016 itu meminta Roy mengembalikan sebanyak 1.438 jenis barang yang terdiri dari 3.174 unit. Total nilai aset Rp8,5 miliar.

Sejumlah barang yang disebutkan di surat bertebal 20 halaman itu antara lain lensa Accam Lens NKN afs 200-400 Rp80,8 juta, matras Rp4 juta, pompa air Rp20 juta, dan karpet impor Turki Rp69,4 juta. Adapula kamera digital Nikon D3X Rp65,3 juta dan komponen alat pemancar Rp106,8 juta.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dan tanggapan dari Roy Suryo. Roy absen dalam paripurna DPR pagi tadi. Medcom.ID juga mencoba menghubungi via telepon dan pesan singkat, namun belum ditanggapi.

(UWA)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...